fbpx

7 Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik Penanganan Covid-19

Abdul Malik Gismar menyampaikan Evaluasi dan Rekomendasi Komunikasi Publik Pemerintah RI di Era Pandemi. Pemerintah telah mengakui buruknya komunikasi publik penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Penting disampaikan agar pemerintah membangun komunikasi publik berdasarkan apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” tuturnya dalam webinar Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPP) tema Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Selasa (27/7/2021).

Abdul Malik mengatakan terdapat gelombang informasi, misinformasi, malinformasi dan disinformasi turut menyebabkan information overload yang dapat mengaburkan informasi penting.

“Karenanya, pemerintah perlu menyampaikan informasi yang clear dan definitive, konsisten, transparan melalui saluran resmi, kredibel dan lewat media outlet yang mapan. Pemerintah harus menjadi mercusuar, sumber komunikasi satu-satunya yang layak dipercaya dan menjadi panduan masyarakat,” terang Abdul.

Sementara itu menurut Menurut Abdul Rahman Ma’mun, jika dievaluasi, terdapat sikap terlalu percaya diri pemerintah saat awal Covid-19. Kurang mengedepankan sains, tidak percaya Pemda dan lainnya. Begitu pula dengan data dan informasi yang dikendalikan serta tidak transparan. Sistem tidak siap, data tidak akurat hingga menimbulkan kegelisahan. Yang paling serius, katup parisipasi justru tidak dibuka. Juga dengan keterbukaan terhadap kritik dan bukan dengan mengkriminalisasi pengkritik.

“Kegiatan vaksinasi juga harus dibuka ke publik secara transparan soal pengadaan, suplai, manfaat dan dampak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akibat adanya kepentingan yang tersembunyi,” imbuh Rahman.

A. Khoirul Umam menyampaikan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Publik Kontra-Pandemi di Indonesia. Menurut Khoirul Umam, kuatnya relasi Covid-19 dan religiusitas yang telah tumbuh kuat di masyarakat, justru kadang menimbulkan bukan sikap kritisisme sebagai respon atas kebijakan penanganan pandemi pemerintah.

“Hal itu justru tidak membuka ruang bagi pemerintah untuk tidak mendapat pengawasan yang memadai. Dari fakta yang ada terlihat jelas adanya mismanejemen yang serius dalam penanganan pandemi,” sambung Khoirul Umam

Menurut Khoirul Umam, salah satunya didorong oleh lemahnya basis kritisisme masyarakat untuk menyampaikan kritik atas kebijakan publik. Terlebih ketika munculnya tekanan dari pemerintah atas sikap-sikap kritisisme yang muncul.

Faktor 40 % level miskin masyarakat akar rumput yang mendapat bantuan sosial, menjadi salah tafsir seolah terdapat penanganan yang memadai. Padahal ada banyak masalah dalam penanganan pandemi.

Banyaknya kematian yang terjadi di luar rumah sakit dari warga yang terpapar covid 19, adalah bukti ketidakmampuan negara untuk melindungi warganya. Asumsi adanya skema terburuk 40 ribu angka positif covid 19 per hari saat ini menunjukkan Indonesia sudah tidak mampu menangani pandemi Covid 19 dengan baik. Hal itu akibat dari belum adanya kesamaan visi dan persepsi yang memadai antara pemerintah dan masyarakat.

Gonta ganti istilah dalam penanganan pandemi PSBB, PPKM mikro, PPKM tingkat 4 dan lain-lain berperan dalam meningkatkan overload informasi pada masyarakat. Tdak fokus, disertai rendahnya angka tracing dan testing yang ditingkahi ulah kepala daerah yang mengurangi angka terpapar.

Perlu diwaspadai daerah luar Jawa akan adanya tsunami korban covid 19 pada Agustus – Oktober 2021, setelah Jawa-Bali menjadi pusat penyebatan varian baru C19, padahal, kesiapan alkes dan faskes di Jawa-Bali relative lebih baik dibanding daerah di luar Jawa.

Kecepatan vaksinasi penduduk masih rendah. Target vaksinasi sampai akhir 2021 diperkirakan tidak tercapai. Soal evikasi vaksin juga harus dijelaskan, mengapa dipilih sinovac ketimbang Astra Zeneca yang jelas lebih baik.

Penyebab Kegagalan Kebijakan Publik

Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menyampaikan perlunya telaah dan mengambil pelajaran situasi pandemi Covid-19.

Apa penyebab Indonesia jadi epicentrum baru pandemi Covid-19 di dunia. Ada 7 faktor penyebab kegagalan kebijakan pengendalian Covid-19, yaitu:

Pertama, pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denials. Komunikasi pemerintah kepada masyarakat ihwal kebijakan penanganan pandemi buruk.  Infomasi tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat. Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dll.  Indonesia kehilangan golden time yang seharusnya jika ditangani dengan tepat, akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini.

Kedua, aspek organisasi, yaitu penanganan pandemi Covid 19 tidak jelas koordinasinya. Terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian. Hal itu semua adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel. Tidak berani lockdown, tidak efektif. Padahal kepemmipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji.

Ketiga, adalah kepemimpinan di semua level bermasalah. Komando tidak satu arah tapi banyak arah dan membingungkan. Pimpinan lembaga untuk pengendalian covid berganti-ganti. Bahkan sejak awal juga bahkan ada friksi pusat dan daerah.

Kempat, kebijakan ekonomi lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikiti dan terabaikan. Prioritas menjadi terbalik balik dan salah kaprah.

Kelima, komitmen  kepada mitra, tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra dan stakeholder, amat lemah. Nakes dan rumah sakit banyak yang belum dibayar. Nakes banyak terpapar. Obat-obatan hilang dari pasaran.

Keenam, data resmi terlalu berbeda, sangat terlalu rendah, tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Tetapi masalahnya pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan. Seharusnya, data resmi sebagai proksi saja. Hasil riset Djayadi Hanan, Ph.D dosen Universitas Paramadina menyebutkan 10 % keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19. Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif.

Ketujuh, anggaran untuk PEN ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan. Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. Karenanya tidak heran jika muncul masalah nakes tidak dibayar, oksigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi. Dan lain-lain. Terjadi penggelembungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente.

 

Sumber:

https://barisan.co/penyebab-kegagalan-kebijakan-penanganan-covid-19/

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Hubungi Kami

Kampus S1 & s2:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1190
F. +62-21-799-3375

E-mail: [email protected]
http://www.paramadina.ac.id 
I
G: @universitas_paramadina
FB: fb.com/paramadina

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed