Kita Ngobrol sore, yuk! membahas seputar bisnis dan produk dalam Talkshow " Talk About Business & Product"

Bersama alumni kece Desain Produk Universitas Paramadina, Mochamad Ersjad, Senior Associate Venture Capital

🗓️ Kamis, 24 November 2022
⌚ 15.30-18.00
📌 Hybrid - Universitas Paramadina Cipayung Ruang D2-7

Benefit :
- E-Certificate
- Ilmu baru mengenai Business & Product
- Sesi QnA
- Merchandise (bagi yang hadir secara offline)

Langsung aja daftar Talkshow dari Bubble Of Product Design Paramadina !
https://linktr.ee/inprodesparamadina
Atau bisa klik link yang ada di bio kita, ya.

 

Previous Next

Pers Release Seminar Universitas Paramadina “Is Islam Compatible with Democracy? (20/11/22)

 

Indonesia Bukti Kuat Islam Selaras Dengan Demokrasi

 

Demokrasi memiliki spektrumnya, dan tidak dapat dipandang secara hitam putih. Setiap negara memiliki masalah dan tantangannya masing-masing. Tidak ada negara yang memiliki demokrasi yang sempurna. Islam kompatibel dengan demokrasi seperti halnya semua agama. Indonesia adalah bukti kuat bahwa Islam bisa selaras dengan demokrasi.

Demikian disampaikan Ahli Politik Islam dari Universitas Wisconsin-Madison Amerika Serikat, Eunsook Jung, Ph.D pada seminar “Is Islam Compatible with Democracy?” yang diselenggarakan secara luring dan daring bertempat di Universitas Paramadina, Minggu (20/10/2022).

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan demokrasi. Hal ini juga terjadi di Korea Selatan, Amerika Serikat, ini hanya beberapa contoh akan tetapi hal ini terjadi di mana-mana. Kemunduran demokrasi yang terjadi di mana-mana di dunia sejak tahun 2006 perlu diwaspadai.  

Kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian kita, bukan karena Islam-nya, bukan karena agama tertentu. Hal itu lebih dikarenakan politik dan agama memiliki dinamika tertentu. Ketika Anda memiliki orang yang beragama tertentu berbeda agama, hal itu diperlukan kebijakan.” Tuturnya.

Menurut Jung Indonesia telah menorehkan prestasi luar biasa dalam sejarah dunia dengan memperkenalkan demokrasi sejauh ini. “Saya masih ingat pada tahun 1998 orang-orang mengkhawatirkan disintegrasi Indonesia dengan konflik, konflik agama. Menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, demokrasi di Indonesia secara rata-rata masih menunjukkan kemajuan.” Paparnya.

Guru Besar Falsafah Universitas Paramadina, Prof. Abdul Hadi W.M menyoroti Humanisme di dalam Islam menurut pandangan orang Islam. Asas humanisme di dalam Islam bukan hanya tercermin dalam Alquran itu sendiri, tetapi juga dapat ditemukan dengan Hadis. Islam bukan hanya kompatibel terhadap demokrasi tetapi juga sangat sesuai. Agama akan bisa dipahami oleh orang yang benar-benar paham atau pakar.” Katanya.  

Ia menyatakan bahwa dalam piagam Jakarta, dikatakan “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”, tapi saat ini bangsa ini menjadi kacung saja, kacung Uni Soviet, kacung Rusia, kacung Amerika saja. Kemanusiaan atau humanisme dalam piagam Jakarta itu religius dan memiliki ajaran agama.

Inti dari sebuah demokrasi adalah kejujuran dan keikhlasan, kalau tidak ada kejujuran dan keikhlasan maka tidak akan ada keadilan dan kesamaan maka tidak ada demokrasi.” Imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Dr. Sunaryo menjawab pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Kita bisa merujuk pada Prof. Nurcholish Madjid di mana beliau meyakinkan kita bahwa seorang muslim adalah demokrasi, being a muslim is being a democrat.

Senada dengan Jung, Ia menyatakan bahwa ada tantangan besar dalam demokrasi untuk sebagian besar negara Islam di dunia, yakni demokrasi belum bisa diterima, namun hal ini juga bukan hanya berlaku di Islam saja, tapi berlaku universal di semua ras, agama.

Sunaryo memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara demokrasi, proses pembangunan negara ini juga tidak berbasis pada kepentingan kelompok tertentu, tapi hal-hal tersebut didiskusikan.

Pada piagam Jakarta juga sempat ada poin yang mengatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diprotes dan diminta untuk didiskusikan kembali karena dianggap tidak tetap mewakili satu kelompok tertentu saja, yang dijadikan sebagai hukum dasar. Yang kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ujarnya.  

Menurutnya proses pembentukan negara ini dilakukan secara deliberatif. Demokrasi merupakan bagian penting dari Pancasila, dan dalam pembentukan negara kita. Namun memang proses demokrasi di Indonesia pasang surut.

Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Sudah cukup clear bahwa kita punya modal, tapi seperti yang kita juga saksikan di banyak tempat untuk menjadi sebuah demokrat dibutuhkan komitmen dan juga perjuangan karena kalau tidak, seorang demokrat juga bisa menjadi seorang otoriter.” Imbuhnya.

A. Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute menyatakan  bahwa Kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan kompatibel Islam dalam demokrasi, Indonesia membuktikan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam yang sangat moderat, yang bernama Indonesia. Democracy will be not debatable but how democration itself, conducted by muslim society, muslim country could shape, could established to governance, democratic, environment.tandasnya.

Previous Next

Pers Release Seminar Universitas Paramadina “Is Islam Compatible with Democracy? (20/11/22)

 

Indonesia Bukti Kuat Islam Selaras Dengan Demokrasi

 

Demokrasi memiliki spektrumnya, dan tidak dapat dipandang secara hitam putih. Setiap negara memiliki masalah dan tantangannya masing-masing. Tidak ada negara yang memiliki demokrasi yang sempurna. Islam kompatibel dengan demokrasi seperti halnya semua agama. Indonesia adalah bukti kuat bahwa Islam bisa selaras dengan demokrasi.

Demikian disampaikan Ahli Politik Islam dari Universitas Wisconsin-Madison Amerika Serikat, Eunsook Jung, Ph.D pada seminar “Is Islam Compatible with Democracy?” yang diselenggarakan secara luring dan daring bertempat di Universitas Paramadina, Minggu (20/10/2022).

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan demokrasi. Hal ini juga terjadi di Korea Selatan, Amerika Serikat, ini hanya beberapa contoh akan tetapi hal ini terjadi di mana-mana. Kemunduran demokrasi yang terjadi di mana-mana di dunia sejak tahun 2006 perlu diwaspadai.  

Kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian kita, bukan karena Islam-nya, bukan karena agama tertentu. Hal itu lebih dikarenakan politik dan agama memiliki dinamika tertentu. Ketika Anda memiliki orang yang beragama tertentu berbeda agama, hal itu diperlukan kebijakan.” Tuturnya.

Menurut Jung Indonesia telah menorehkan prestasi luar biasa dalam sejarah dunia dengan memperkenalkan demokrasi sejauh ini. “Saya masih ingat pada tahun 1998 orang-orang mengkhawatirkan disintegrasi Indonesia dengan konflik, konflik agama. Menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, demokrasi di Indonesia secara rata-rata masih menunjukkan kemajuan.” Paparnya.

Guru Besar Falsafah Universitas Paramadina, Prof. Abdul Hadi W.M menyoroti Humanisme di dalam Islam menurut pandangan orang Islam. Asas humanisme di dalam Islam bukan hanya tercermin dalam Alquran itu sendiri, tetapi juga dapat ditemukan dengan Hadis. Islam bukan hanya kompatibel terhadap demokrasi tetapi juga sangat sesuai. Agama akan bisa dipahami oleh orang yang benar-benar paham atau pakar.” Katanya.  

Ia menyatakan bahwa dalam piagam Jakarta, dikatakan “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”, tapi saat ini bangsa ini menjadi kacung saja, kacung Uni Soviet, kacung Rusia, kacung Amerika saja. Kemanusiaan atau humanisme dalam piagam Jakarta itu religius dan memiliki ajaran agama.

Inti dari sebuah demokrasi adalah kejujuran dan keikhlasan, kalau tidak ada kejujuran dan keikhlasan maka tidak akan ada keadilan dan kesamaan maka tidak ada demokrasi.” Imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Dr. Sunaryo menjawab pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi? Kita bisa merujuk pada Prof. Nurcholish Madjid di mana beliau meyakinkan kita bahwa seorang muslim adalah demokrasi, being a muslim is being a democrat.

Senada dengan Jung, Ia menyatakan bahwa ada tantangan besar dalam demokrasi untuk sebagian besar negara Islam di dunia, yakni demokrasi belum bisa diterima, namun hal ini juga bukan hanya berlaku di Islam saja, tapi berlaku universal di semua ras, agama.

Sunaryo memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara demokrasi, proses pembangunan negara ini juga tidak berbasis pada kepentingan kelompok tertentu, tapi hal-hal tersebut didiskusikan.

Pada piagam Jakarta juga sempat ada poin yang mengatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diprotes dan diminta untuk didiskusikan kembali karena dianggap tidak tetap mewakili satu kelompok tertentu saja, yang dijadikan sebagai hukum dasar. Yang kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ujarnya.  

Menurutnya proses pembentukan negara ini dilakukan secara deliberatif. Demokrasi merupakan bagian penting dari Pancasila, dan dalam pembentukan negara kita. Namun memang proses demokrasi di Indonesia pasang surut.

Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Sudah cukup clear bahwa kita punya modal, tapi seperti yang kita juga saksikan di banyak tempat untuk menjadi sebuah demokrat dibutuhkan komitmen dan juga perjuangan karena kalau tidak, seorang demokrat juga bisa menjadi seorang otoriter.” Imbuhnya.

A. Khoirul Umam, Ph.D, Managing Director Paramadina Public Policy Institute menyatakan  bahwa Kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan kompatibel Islam dalam demokrasi, Indonesia membuktikan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam yang sangat moderat, yang bernama Indonesia. Democracy will be not debatable but how democration itself, conducted by muslim society, muslim country could shape, could established to governance, democratic, environment.tandasnya.

Previous Next

Pers Release: Islam and the Current Political Situation of Bangsamoro Autonomus Region in Muslim Mindanao" 
Universitas Paramadina, Selasa (22/11/2022).

Tantangan yang kami hadapi adalah karena kami adalah Muslim, kami merasa sangat terdiskriminasi karena mayoritas penduduk Filipina beragama Kristen, sehingga kami tidak dapat menikmati hak dan perlindungan yang sama dari pemerintah pusat. Itu memberi kami ide untuk memisahkan diri dari negara.

Demikian disampaikan Hon. Ahod B. Ebrahim - Chief Minister Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dalam diskusi "Islam and the Current Political Situation of Bangsamoro Autonomus Region in Muslim Mindanao" yang dimoderatori oleh Dr. Aan Rukmana di Universitas Paramadina, Selasa (22/11/2022).

Ahod menjelaskan bahwa nama Bangsamoro berasal dari penjajah. Ketika Spanyol datang ke Filipina, mereka menemukan masyarakat Muslim di beberapa wilayah. “Sedangkan pada waktu itu Spanyol juga sedang berperang dengan orang Maroko di Spanyol, sehingga ketika mereka tahu kami Muslim mereka menyebut Moro. Moro adalah kata yang buruk, yang berarti penjahat. Dari situlah dimulainya perjuangan umat Islam di pulau yang kini disebut Filipina.” Katanya.

Menceritakan awal perjuangan dimulai pada tahun 1965, ketika banyak Muslim terbunuh. Hal itu memunculkan ide untuk melawan Filipina dan membentuk negara sendiri. Pada tahun 1968 membentuk organisasi dan baru secara resmi dideklarasikan pada tahun 1970. Setelah itu terjadi diskusi dan negosiasi yang panjang.

“Pada tahun 2014, kami memiliki perjanjian pertama kami, kami menandatangani perjanjian komprehensif untuk Bangsamoro. Namun perjanjian itu tidak terlaksana, implementasi pertama terjadi ketika wakil presiden Mindanao datang, dia berusaha keras untuk mendorong implementasi hukum organik yang akan menyelamatkan Bangsamoro, Pemerintahan Otonom Muslim Mindanao. Ini adalah pertama kalinya ada hukum, Hukum Organik Bangsamoro.” Jelasnya.  

Pada tahun 2019 lanjutnya, mereka membentuk pemerintahan dan ada kesepakatan melakukan masa transisi 3 (tiga) tahun. “Jadi, kami memulai pemerintahan dan masa jabatan kami akan berakhir pada tahun 2022. Tetapi setelah negosiasi dengan presiden, masa transisi kami akan diperpanjang 3 (tiga) tahun lagi. Jadi, itu akan berakhir pada tahun 2025.” Terangnya

“Pemerintah kami mencerminkan ideologi dan visi perjuangan, kami bekerja keras mencoba menerapkan ideologi kami yaitu Islam. Dalam tatanan politik manapun, tidak dapat diterima jika pemerintahan agamis. Jadi kami tidak bisa mendirikan pemerintahan agamis, cara kami mencoba mencerminkan ideologi kami sekarang kami ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan moralitas. Kami percaya pemerintahan moral ini, tidak hanya berbicara untuk umat Islam, tetapi untuk agama apa pun.” Paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini telah memiliki Undang-Undang yang mengatur bagaimana menjalankan pemerintahan, Undang-Undang (UU) administrasi, UU Pelayanan Sipil, UU Pendidikan, UU  Pemerintah Daerah, UU Pemilu, UU Pendapatan.

“Kami telah menyelesaikan 4 UU, masih ada 2 UU tersisa, ini cara kami menjalankan pemerintahan.” Pungkasnya.  

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1 dan S2:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: [email protected]
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus Cikarang
District 2, Meikarta,
Cikarang
T. 0815-918-1192

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed