Paramadina & Recapital Luncurkan Buku Teks Anti Korupsi Pertama di Indonesia

Print

Perang terhadap korupsi bakal kian gencar. Kali ini Universitas Paramadina bergandeng tangan dengan Recapital Advisors meluncurkan buku anti-korupsi pertama di Indonesia.

Buku yang tebalnya mencapai lebih dari seribu halaman itu berjudul “Korupsi Mengorupsi Indonesia: Teori, Sebab, Dampak dan Upaya Pemberantasan.” 

Peluncuran buku pada Selasa (12 Januari) lalu dihadiri mantan Wakil Presiden Republik Indonesia H.M. Jusuf Kalla, Founder Recapital Advisors Sandiaga Uno, Presiden Direktur Recapital Advisors Rosan Roeslani , Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan Ph.D.

Editor buku yang juga salah satu deputy rektor Universitas Paramadina, Wijayanto, menyatakan bahwa buku teks (text-book) itu merupakan upaya kedua institusi menciptakan generasi muda anti-korupsi di masa mendatang. Buku anti-korupsi ini ditulis oleh 30-an tokoh terkemuka dari berbagai bidang dalam rangka memberikan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai korupsi. “Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif mengenai anti-korupsi bagi para mahasiswa, akademisi serta para penggiat anti-korupsi,” kata Wijayanto. 


Peluncuran buku juga menghadirkan pembicara seperti ekonom Faisal Basri, Staf Khusus Bidang Hukum Kepresidenan Denny Indrayana, dan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki. Acara yang dihelat di kawasan bisnis Sudirman (SCBD) itu disemarakkan dengan hadirin yang mencapai 500-an orang.

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia H.M. Jusuf Kalla menyambut baik terbitnya buku ini. Menurutnya, korupsi di Indonesia memang tampak kian hebat karena beberapa hal. Di antaranya, karena ekonomi tumbuh makin baik, “Sehingga makin banyak yang bisa dikorup,” kata Kalla. Juga, perundang-undangan yang juga kian lebar, sehingga yang terjaring bisa makin banyak, dan makin gencarnya media memberitakan soal ini karena kian terbukanya informasi belakangan ini. “Sebenarnya ini pertanda yang bagus, karena semuanya transparan.”

Kalla berpendapat bahwa bagi dunia usaha, korupsi bisa terjadi akibat sang pengusaha ingin membeli waktu – semisal minta ijin lebih cepat selesai, membeli ijin (agar jatuh kepada sang pengusaha dan bukan kepada orang lain) dan akibat persaingan. “Solusinya adalah keterbukaan. Jelaskan berapa lama waktu mengurus ijin, berapa biaya yang ditetapkan, dan sebagainya,” kata Kalla yang mengaku bahwa kini sudah kembali menjadi pengusaha.

Namun katanya pengusaha itu ada empat macam. Yang pertama (A) pengusaha yang profesional dan jujur, kedua (B) pengusaha yang profesional tapi tidak jujur, ketiga (C) mereka yang tidak profesional tapi jujur, dan terakhir (D) adalah pengusaha yang tidak profesional dan tidak jujur. Yang paling bahaya, menurut Kalla, adalah pengusaha, yang profesional tapi tidak jujur  (tipe B). Mereka itu lebih gawat berbahaya daripada pengusaha yang (D) tidak profesional tapi juga tidak jujur. “Sebab yang tidak profesional tidak tahu bagaimana mengambil, dan biasanya hanya bisa menerima saja – seperti oknum pegawai kelurahan yang menerima tips untuk mengurus KTP,” kata Kalla. Sedangkan tipe profesional yang tidak jujur itu, katanya, mirip dengan yang dilakukan Robert Tantular.”Ia kan sangat profesional, bisa tidak ketahuan selama bertahun-tahun. Kalau dia tidak profesional, maka pasti akan cepat ketahuan,” kata Kalla.

Kalla menambahkan bahwa pada sektor pemerintahan, korupsi bisa terjadi pada dua tingkat: tingkat kebijakan dan  tingkat pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan yang dikorup itu misalnya adalah jalannya sebuah tender. Tapi yang lebih bahaya, kata Kalla, adalah bila itu terjadi di level kebijakan, karena akibatnya bisa sangat luas dan mencakup satu generasi. Contohnya adalah kebijakan yang pernah terjadi pada penjualan gas kita yang ketika itu dijual ke Cina dengan harga sekitar tiga setengahan dolar (atau lebih sedikit), sementara di dalam negeri anehnya, dijual dengan harga US$ 5. Akibat kebijakan ini memukul kita dua kali, pertama, Cina (yang membeli gas kita itu) bisa menjual produknya kembali ke Indonesia dengan harga lebih murah. Kedua, pengusaha kita harus menjual produknya lebih mahal. Itulah yang antara lain menyebabkan memukul produk tekstil di Majalaya. “Akibat korupsi kebijakan itu bisa satu generasi,” kata Kalla, sambil menambahkan bahwa kedua macam korupsi itu harus tetap sama-sama diperangi.

Global Corruption Report 2009 yang dikeluarkan oleh Transparency International di bulan Oktober 2009 lalu menyebutkan bahwa korupsi atau suap di Indonesia menjadi salah satu salah satu faktor penyebab terjadinya krisis. Dunia usaha juga dilaporkan sebagai sumber utama suap yang berhubungan dengan pejabat publik dan anggota partai politik.

“Korupsi tampaknya telah menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan di Indonesia. Di lain pihak, selama ini masyarakat, terutama para mahasiswa, akademisi dan penggiat anti-korupsi masih lebih banyak mengacu pada referensi luar negeri. Oleh karena itu, kami dan Paramadina berinisitif untuk mengembangkan buku anti-korupsi yang ditulis oleh tokoh nasional yang dapat menjadi pedoman bertindak anti-korupsi yang terjangkau dan berkualitas.” ujar Presiden Direktur Recapital Advisors Rosan Roeslani. 

Berbagai tokoh penting di dunia politik, usaha dan akademis dirangkul Paramadina dan Recapital dalam penulisan buku ini. Buku Korupsi di Indonesia memandang korupsi dari berbagai aspek termasuk ekonomi, pendidikan, budaya dan agama. Keempat aspek tersebut dipandang sebagai landasan anti-korupsi untuk pembangunan etika pribadi masyarakat. Pembentukan karakter dan etika anti-korupsi secara tidak langsung berhubungan dengan penanaman anti-korupsi yang solid melalui pendekatan pendidikan, agama dan budaya.  

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan Ph.D. memandang korupsi itu mirip dengan suhu tubuh. Suhu tubuh bisa meningkat karena diserang penyakit atau infeksi. “Korupsi tinggi akibat ada masalah dalam soal integritas,” kata Anies. Itu sebabnya kita tidak  bisa memerangi korupsi hanya dari menurunkan suhu tubuh saja.”Yang penting dilakukan adalah memperbaiki integritas bangsa, integritas pejabat, integritas pengusaha dan sebagainya,” tambah Anies. 

Antara lain karena soal integritas itulah maka kini Paramadina mewajibkan mata kuliah Anti Korupsi bagi mahasiswanya. “Mata kuliah itu dimaksudkan sebagai usaha untuk memangkas suplai koruptor di Indonesia,” kata Anies sambil menambahkan bahwa dirinya optimis gerakan anti korupsi di Indonesia kian hari kian menjadi kuat. “Tidak pernah dalam sejarah Indonesia ada sangat anti korupsi sebesar ini, “kata Anies, “Dan ini harus dipertahankan.”

Peluncuran buku anti-korupsi ini merupakan bagian dari kerja sama Recapital dengan Paramadina dalam rangka meningkatkan pemahaman publik terhadap tata kelola yang baik (good governance) pada umumnya dan anti-korupsi pada khususnya, yang telah berjalan sejak tahun 2007 lalu. [syafiq b.assegaff].

 

Joomla SEF URLs by Artio