disampaikan Pada Dies Natalis Universitas Paramadina XIX, 10 Januari 2017

Oleh : Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Modal sosial meliputi lembaga, pranata, pola hubungan, sikap dan nilai dalam sebuah masyarakat yang mengatur interaksi antar manusia yang berpengaruh pada berfungsinya dan pada perkembangan sosial ekonomi  masyarakat. Tujuan, harapan atau eksternalitas yang diharapkan diperoleh dari modal sosial berupa keuntungan atau perbaikan ekonomi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, keadilan, good governance, emansipasi gender, kenyamanan dan berbagai tuntutan kemanusiaan lainnya

Bank Dunia telah mengadopsi modal sosial sebagai strategi dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Sustainable developmentyang diartikan sebagai proses di mana generasi yang akan datang mendapat lebih atau sekurangnya sama modal per kapita yang dimanfaatkan oleh generasi sebelumnya. Secara tradisional modal yang dimaksud seperti yang diungkapkan di atas dapat berupa modal fisik atau yang dihasilkan dan modal manusia yang memanifestasikan kekayaan sebuah negara, yang menjadi dasar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga jenis modal tersebut hanyalah sebagian saja dari proses pertumbuhan ekonomi karena mengabaikan bagaimana pelaku-pelaku ekonomi berinteraksi dan berorganisasi untuk menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karenanya modal manusia merupakan bagian terpenting dalam penguatan modal sosial yang hendak dibangun.

Tidak hanya di bidang ekonomi, peranan civil society saat ini merupakan wujud modal sosial yang paling nyata dewasa ini.Civil Society bergerak di dalam ranah masyarakat membuat ikatan kerjasama yang berjejaring dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.Kemanusiaan adalah prinsip yang mendasar, seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Salah satu organisasi civil society yang bergerak di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia. PMI merupakan bagian dari jejaring civil society sekaligus merupakan modal sosial yang bergerak dan berkoordinasi dengan ICRC(International Committee Red Cross) yang adalah cikal bakal gerakan kepalangmerahan.ICRC mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan internasional selama terjadinya konflik bersenjata.

Saat ini banyak organisasi kemanusiaan tidak hanya bekerja mengatasi dampak tetapi juga kepada menjawab akar permasalahan dari bencana. Humanitarian Aid kini berubah menjadi lebih kompleks dengan adanya kecenderungan untuk berurusan dengan penyebab dari krisis. Maka dari itu muncullah istilah "new humanitarianism" yang tidak hanya menjawab tantangan akibat terjadinya konflik atau bencana tapi juga membahas penyebab-penyebabnya.

Keterhubungan dalam globalisasi menyebabkan adanya potensi ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan (humanity) yang beragam serta bersifat kumulatif, akibat dari: (1) populasi dunia yang semakin bertambah dan menjadi semakin urban; (2)perubahan cuaca dan kerusakan lingkungan yang meningkatkan tekanan kepada manusia; (3) meningkatnya kelangkaan sumber daya; (4) meningkatnya ketimpangan global; (5) perubahan geo-ekonomi dan geo-politik dunia;  (6) sifat dari konflik dan kekerasan yang berubah; dan (7) pengembangan teknologi yang sangat cepat. 

Dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan memperkuat humanitarian system sebagai modal sosial dalam tataran mikro, meso maupun makro harus meliputi upaya: (1) mengantisipasi resiko; (3) memperkuat kapasitas dan ketahanan lokal; (3) mengembangkan kerja sama baru; (4) memperluas pendanaan dan menggunakan dana lebih efektif; (5) meningkatkan koordinasi, kepemimpinan, akuntabilitas dan profesionalisme; dan (6) membuat inovasi dan meningkatkan penggunaan teknologi baru.

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana alam.. Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk mengatasi bencana seperti BNPB dan Basarnas, serta berbagai kementerian yang terkait bidang-bidangnya seperti Kesehatan dan Sosial serta TNI dan Polri.PMI adalah organisasi berbasis pada masyarakat dengan tulang punggungnya pada para relawannya yang sekarang telah berjumlah 2 juta dan diorganisir dalam sekolah-sekolah, universitas-universitas, maupun tempat-tempat pekerjaan dan komunitas masyarakat. Sebagai organisasi sukarela dan non-profit semua sumber daya PMI berasal dari masyarakat, yang di Indonesia sungguh membanggakan karena rakyat Indonesia cepat sekali dan tidak ragu-ragu membantu memberikan dukungan berupa dana dan bentuk lainnya dalam batas kemampuan masing-masing. 

Untuk itu PMI mengembangkan suatu Program bernama Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) atau Community Based Action Team (CBAT).Terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan upaya penguatan ketangguhan masyarakat, sejak tahun 2002 PMI telah menjalankan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Pendekatannya komprehensif, PMI tidak hanya mengembangkan kapasitas masyarakat agar siap melakukan respon pada saat kejadian bencana, namun juga membangun masyarakat tangguh bencana, dengan memperhitungkan komponen-komponen terkait seperti lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, mata pencarian serta inovasi-inovasi berbasis teknologi.

PMI telah melatih lebih dari 6720 surelawan SIBAT agar mereka memahami kapasitas, kerentanan, risiko serta ancaman bencana yang ada di wilayahnya.Tim SIBAT dilatih oleh PMI untuk dapat melakukan kaji cepat dan mampu memberikan data/informasi awal terkait dengan kejadian bencana alam di wilayahnya.SIBAT melakukan kajian terhadap bahaya/ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko dengan pendekatan partisipatif dan bersama dengan pemangku kebijakan di desa/kelurahan merumuskan rencana untuk upaya peningkatan ketangguhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari desa/kelurahan.Tim SIBAT sebagai modal sosial masyarakat di perdesaan merupakan ujung tombak sukarelawan PMI menjadi garda terdepan PMI ketika terjadi bencana di wilayah mereka.

Dalam upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, selain memfasilitasi proses di masyarakat, PMI juga aktif melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan kepentingan, dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya PMI dalam peningkatan ketangguhan di desa melalui program-program tersebut setidaknya telah dijalankan di 22 provinsi, 83 kabupaten/kota, dan 237 desa.

 

UNDANGAN JUMPA MEDIA :

Kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir dalam jumpa media, dengan Orasi Ilmiah oleh Wakil Ketua Umum PMI, Bapak Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita pada :

Selasa, 10 Januari 2017

Jam : 11.00-11.30 WIB

Ruang Granada, Universitas Paramadina

Jl. Gatot Subroto kav. 97

Mampang, Jakarta Selatan 12790

 

Contact : Elly Nurul (0817-666-7291)

- Mohon menunjukan email (surel) undangan ini atau print out

- Mohon membawa ID Card Media

- Mohon mengenakan pakaian rapi dan sopan  

 

Tentang Universitas Paramadina.

Universitas Paramadina, yang berdiri tahun 1998, didirikan bukan untuk meraih peluang bisnis melainkan sebagai idealisme yang diterjemahkan dalam perjuangan moral yang kongkrit. Melalui perencanaan dan perumusan ide-ide besar secara matang dan konsisten, idealisme tersebut telah mendorong Universitas Paramadina selalu berusaha untuk tetap aktual dalam menjawab tantangan zaman, dan berjuang untuk mendukung tegaknya masyarakat madani yang terdidik dan beretika. Dengan berpegang pada nilai-nilai ke-Islaman, kemodernan dan ke-Indonesiaan, Paramadina mendorong mahasiswanya untuk terus mendalami teknologi,kewirausahaan dan peresapan makna kehidupan. 

Mengingat pentingnya perjalanan hidup setelah menjadi sarjana, Universitas Paramadina mendorong mahasiswa membangun karir melalui program, pelatihan soft skill dan kerjasama dan kerjasama dengan perusahaan dan industri untuk menempatkan para alumni.  Hal tersebut sejalan dengan core kompetensi Universitas yaitu Leadership, Entrepreneurship dan Ethics yang merupakan implementasi dari core values kami yaitu KeIslaman, keIndonesiaan dan Kemodernan.

Universitas Paramadina memiliki 8 Program Studi S1 ( Desain Komunikasi Visual, Desain Produk Industri, Falsafah dan Agama, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Manajemen, Psikologi, Teknik Informatika ) dan 5 peminatan program S2 ( Strategic Finance, Keuangan Islam, Diplomasi & Kebijakan Internasional, Komunikasi Politik dan Komunikasi Korporat). Dalam rangka berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia, Universitas Paramadina memberikan beasiswa untuk jenjang S1  (Paramadina Fellowship Program dan Paramadina Social Responsibility Program) dan beasiswa khusus jurnalis, NGO aktivis dan guru untuk jenjang S2.

 =============

Link Naskah lengkap Orasi Ilmiah

http://www.paramadina.ac.id/images/doc/gin-modal.pdf 

 

Jakarta, 27/10/2016 – Dalam rangka memperingati HUT TNI – 71, Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina bekerja sama dengan Komunitas Sipil Pemerhati Kebijakan Pertahanan – Keamanan, menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk “ Negara, Masyarakat dan Keamanan-Pertahanan”. Diskusi ini, secara khusus, membedah relasi antara kedaulatan negara, ruang virtual dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai pemantik diskusi, hadir tiga pembicara yang berasal dari latar belakang aktivitas dan keilmuan yang berbeda: Asep Komarudin – Ketua Divisi Riset dan Jaringan, LBH Pers; Eka Wenats Wuryanta – Dosen Prodi. Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina; Emil Radhiansyah – Dosen Prodi. Hubungan Internasional, Universitas Paramadina.

Dalam pemaparannya, Asep menjelaskan terdapat gagap pemahaman, baik dari penegak hukum maupun perancang kebijakan, untuk melihat fenomena ruang digital dan masyarakat informasi ini. Terlebih ketika mereka harus menjelaskan hak sipil dan HAM dalam koridor regulasi digital. Di Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sama sekali mendorong perlindungan HAM dalam ruang digital, karena bangunan yang terbentuk masih menguntungkan pihak tertentu saja.

Penelitian terakhir LBH Pers, misalnya, melihat UU ITE lebih banyak digunakan untuk kriminalisasi ekspresi yang sah. Penggunaan pasal pencemaran nama baik lebih banyak digunakan oleh pejabat negara yang merasa tercemar namanya melalui perangkat digital. Kebijakan pun, belum bisa membedah definisi ruang privat dan ruang publik, sehingga proses pidana sangat diskriminatif dan berpotensi besar melanggar hak asasi berpendapat.

Memahami temuan Asep tersebut, Emil menegaskan bahwa ruang digital atau virtual masih menjadi hal yang rumit dijelaskan dalam tradisi Hubungan Internasional. Terdapat upaya dari negara untuk masuk mengatur ruang digital dengan asumsi yang sama dengan ruang riil. Ruang digital dianggap sebagai tatanan yang anarki (tidak beraturan), oleh karena itu penting bagi negara untuk membentuk tatanan yang mapan demi menyempitkan ruang ancaman terhadap nilai-nilai negara.
Namun, menurut Emil, masalahnya adalah ketika negara sendiri belum bisa mengerti betul apa itu ruang digital, norma-norma yang tercipta untuk mengontrol ruang tersebut akan berpotensi mereproduksi tatanan anarki itu sendiri. Jadi apa yang dilawan oleh negara, malah berpotensi menyerang mereka kembali.

Eka Wenats, mengkonfirmasi pembacaan tersebut dengan melihat dari konsep kedaulatan komunikasi. Menurutnya, negara lengah dalam memahami tiga poin utama dari kedaulatan komunikasi. Pertama tidak adanya desain utama dalam mengelola tata kelola informasi. Dengan sangat mudah kita melihat antar pemangku kebijakan sendiri tidak saling satu suara dalam penyampaian informasi. Kedua, lemahnya pengelolaan dunia siber. Efeknya, arus informasi sangatlah homogen dan proteksi terhadap identitas masyarakat sangatlah lemah. Ketiga, kurang baiknya pengelolaan pelaku media itu sendiri. Sehingga kita masih melihat monopoli perusahaan media dan negara cenderung melepas kebijakan media ke mekanisme pasar.

Melalui ketiga pandangan tersebut, diskusi ini ditutup dengan dua poin utama. Pertama, ruang digital perlu kembali dimengerti dengan lebih dalam baik oleh pemerintah. Sehingga, pengelolaan ruang digital ini tidak menyalahi prinsip-prinsip perlindungan HAM masyarakatnya. Kedua, literasi media menjadi keharusan untuk mengedukasi masyarakat mengenai karakter dunia virtual yang terus berkembang. Dengan demikian, masyarakat mampu mengenali hak dan kewajibannya dalam menggunakan media-media baru.

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed