[detik.com] Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima perwakilan tokoh lintas agama untuk mendiskusikan deklarasi antiperbudakan modern. Deklarasi akan dilaksanakan pada 14 Maret mendatang.
Beberapa pihak yang ditemui JK adalah Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Chairman Freedom Network Australia, Forrest Global, Perwakilan Konferensi Wali Gereja (KWI) Romo Siswa , Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Peter, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Agung Diatmika, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Marsudi Syuhud, dan perwakilan Muhammadiyah Abdul Mutiara.
Pertemuan ini dilakukan di kantor Wapres, Jalan Medan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
"Kita bekerja sama untuk meng-arrange sebuah komitmen bersama tokoh lintas agama terkait antiperbudakan modern," ujarnya.
Pertemuan Wapres Jusuf Kalla dan tokoh lintas agama, Senin (20/2/2017) Pertemuan Wapres Jusuf Kalla dan tokoh lintas agama, Senin (20/2/2017) Foto: Muhammad Taufiqqurrahman/detikcom
Firmanzah mengatakan perwakilan tokoh-tokoh lintas agama itu sepakat melakukan deklarasi antiperbudakan modern pada 14 Maret mendatang. Dalam audiensi itu, Wapres JK menyambut baik inisiatif deklarasi karena berhubungan dengan program-program dari pemerintah.
"Pemerintah juga punya concern yang sama, yaitu pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, UMKM," kata Firmanzah.
Program pemerintah itu sejalan untuk mencegah terjadinya perbudakan modern karena dasar perbudakan modern adalah kemiskinan. Tokoh-tokoh lintas agama menegaskan komitmennya untuk antiperbudakan modern.
Menurut Firmanzah, perbudakan modern meliputi perdagangan organ, bekerja tanpa tekanan, jaminan sosial, dan kehilangan hak kebebasannya.
"Ini menjadi sorotan bukan hanya tokoh lintas agama, tapi juga pemerintah. Tanggal 14 bersama akan dilakukan penandatanganan bersama di kantor wapres," ujarnya.
(fiq/fdn)
sumber:
