Jakarta, 14/15/2016 – Dalam memperingati Dies Natalis ke – 19, Universitas Paramadina menyelenggarakan konferensi nasional bertajuk ‘Membangun dan Memperkuat Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Praktik Bisnis yang Baik Untuk Mewujudkan Peradaban Nasional yang Berdaya Saing.’
“Universitas Paramadina memandang pentingnya memperkuat sikap anti-korupsi dengan bergerak lebih luas di luar ide atau konsep anti-korupsi dengan mencari pendekatan lebih holistik dan komprehensif melalui penguatan ide dan penerapan konsep praktik integritas”, ujar Dr. phil. Shiskha Prabawanigtyas, Ketua Panitia Konferensi Nasional yang kini menjabat sebagai Kepala Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD).
Konferensi ini terdiri dari kegiatan seminar, presentasi makalah oleh peserta dan kunjungan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bertindak sebagai Pembicara Kunci, Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina, membuka sesi dengan pokok bahasan “Governance and Economic Growth: Meta Analysis and Empirical Evidences.” Dalam paparannya, Prof. Dr. Firmanzah menyampaikan gagasan pokok bahwa peradaban bisa berdaya saing, apabila tata kelola pemerintah menjadi prioritas yang harus diperbaiki bersama-sama.
“Untuk meningkatkan daya saing yang berkelanjutan, paling tidak Indonesia harus mampu memperhatikan enam aspek yang sudah dirumuskan oleh Bank Dunia: Voice and Accountability, Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, and Control of Corruption,” tegas Firmanzah.
Pada sesi seminar publik, Universitas Paramadina mendatangkan Dr. Syarkawi Rauf – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Febri Diansyah - Kepala Biro Humas KPK; dan Asep Rahmat Fajar – Kantor Staf Presiden.
Ketua KPPU menitikberatkan tentang Comprehensive Reform, yaitu Competition Policy dan Competition Law sebagai instrumen utama untuk menciptakan kompetisi yang sehat, melahirkan inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peradaban yang berdaya saing. Syarkawi menambahkan, pemerintah harus mampu menggeser paradigma Driven Economy menjadi Efficiency Driven Economy, yaitu; Higher Education, Goods Market and Labour Market Efficiency, and Technology Readiness.
Integritas dan tata kelola pemerintah yang baik, tidak dapat dilepaskan dari upaya memberantas korupsi. Febri menegaskan pada periode ini, KPK memiliki pendekatan dan strategi berbeda, khususnya pada perspektif pencegahan.
“Pencegahan diletakkan sebagai semesta utama dalam strategi pemberantasan korupsi, yang di dalamnya terdapat unit-unit kecil yang meliputi; edukasi, penanganan kasus, pembenahan sistem, dan deteksi sektor-sektor yang rawan korupsi,” kata Febri.
Tahun ini KPK memulai kajian terhadap pendanaan partai politik. KPK berharap kajian ini dapat menekan fenomena rent seeking atau pola memperkaya diri sendiri yang marak di tubuh partai politik, serta mendorong akuntabilitas pendanaan partai politik. Sektor swasta juga menjadi fokus tersendiri, karena hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh KPK juga turut melibatkan pihak swasta, bukan sebatas perilaku individu.
Dari perspektif yang berbeda, Asep menyampaikan pemerintah sudah melewati tiga tahap untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Di tahun pertama, pemerintah melakukan konsolidasi politik untuk menciptakan situasi yang kondusif. kemudian, sejak bulan September 2015 pemerintah telah melakukan deregulasi kebijakan ekonomi untuk menciptakan daya saing di dunia usaha, mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi, dan penyederhanaan berbagai perizinan. Terakhir, menuju tahun ketiga, pemerintah akan fokus pada reformasi hukum yang memiliki fokus pada tiga aspek, yaitu; penataan regulasi, pembenahan dan penguatan kelembagaan serta pembangunan budaya hukum.
Rangkaian konferensi nasional ini dilanjutkan dengan sesi pemaparan makalah. Terdapat 16 pemakalah yang berasal dari kalangan mahasiswa dan dosen berbagai Universitas di Indonesia. Sesi ini terbagi menjadi tiga panel: (1) Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; (2) Integritas dalam Praktik Bisnis yang Baik; (3) Integritas dalam Komunitas Multi-Kultural.
Konferensi ini ditutup dengan kunjungan ke kantor KPK – Kamis, 15/12/2016. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap cara kerja KPK dalam mencegah praktik korupsi. Dalam kontek itu, KPK sangat membutuhkan riset-riset tentang strategi dan inovasi pencegahan korupsi sekaligus penerapan sikap integritas dalam praktik tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. KPK secara terbuka mengundang dan mengharapkan keterlibatan langsung universitas dalam melakukan riset tersebut agar kebijakan anti-korupsi mampu lebih efektif karena bersifat kebijakan berbasis data dan hasil riset ril di lapangan.
