Oleh Zainul Maarif

Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di hari di mana kita berpuasa seyogyanya jangan berkata keji dan jangan bekelahi. Puasa dengan demikian merupakan suatu arena latihan untuk menjadi muslim sejati.

Muslim sejati bukanlah hanya yang tertulis Islam di KTP-nya. Bukan pula yang hanya melakukan salat, zakat, haji, dan bersyahadat.

Muslim yang sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah orang yang perkataan dan perbuatannya terjaga dari segala keburukan.

Rasulullah bersabda,”Seorang muslim adalah orang yang perkataan dan perbuatannya selamat dari menyakiti orang lain.”

Dalam puasa ini sebenarnya kita dilatih untuk menjadi muslim yang demikian. Minimal satu bulan kita dituntut untuk menjaga lisan dan perbuatan.

Akhir-akhir ini kita perhatikan sebagian muslim ada yang berkata buruk, menebar kebohongan, menebar keonaran, bahkan melakukan tindak teroris.

Mereka memang mengaku membela Islam, mengaku muslim, tapi dengan tindakan buruk dan perkataan buruk yang mereka lakukan, sejatinya mereka bukanlah muslim sesungguhnya.

Pada bulan suci Ramadan ini, kita semua selaku umat Islam dituntut untuk berlatih. Minimal dalam sebulan kita berkata dan berbuat baik. Menghindari segala perbuatan dan perkataan yang buruk.

Bila di Ramadan ini atau setelah Ramadan ini, kita masih tetap menebarkan hoax dan juga kebencian, baik berbasis politik, SARA, bahkan melakukan teror, maka puasa Ramadan ini sebenarnya sia-sia. Dengan perkataan dan perbuatan buruk tersebut puasa Anda hanyalah lapar dan dahaga tanpa hasil apa-apa.

Penulis merupakan peneliti di Universitas Paramadina.

http://www.beritasatu.com/ramadansatu/jalan-pulang/494260-menjaga-lisan-dan-perbuatan.html 

Oleh: Sunaryo

Apakah agama mengajarkan tindak kekerasan? Kita pada umumnya akan menjawab bahwa agama tidak mengajarkan dan bahkan menolak seluruh tindakan kekerasan. Pertanyaannya kemudian, mengapa ada orang yang melakukan tindakan kekerasan (dalam beragam bentuk) dengan mengatasnamakan agama? Sebagian menjawab bahwa apa yang dilakukannya tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Sementara sebagian yang lain barangkali akan menjawab bahwa memang ada doktrin-doktrin agama yang memberikan legitimasi bagi tindak kekerasan.

Pertanyaan-pertanyaan tentang agama dan kekerasan sebenarnya pertanyaan klasik, yang kembali diputar ketika muncul fenomena kekerasan atas nama agama. Hari-hari ini, kita disodorkan fenomena yang sangat tidak mengenakkan, di mana ada orang yang melakukan kekerasan dengan mengebom dirinya sendiri di tempat yang sudah ditarget dengan justifikasi agama.

Terhadap kenyataan ini, kita sejatinya tidak bisa menolak dengan memberikan klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Faktanya, ada banyak orang mengampanyekan kekerasan dan kebencian atas nama agama. Mereka mengutip ayat dalam kitab suci dan sumber-sumber agama lainnya.

Agama atau secara spesifik teks kitab suci sebagai fondasi agama adalah sumber yang multitafsir. Dari agama yang sama, kita bisa menemukan para penganut agama yang cenderung pada tindakan kekerasan. Namun, pada sisi yang lain kita juga bisa menjumpai penganut yang sangat lembut dan welas asih. Yang pertama, mereka sangat menekankan sisi agama yang keras, sementara yang kedua lebih menekankan sisi agama yang welas asih.

Pertanyaannya selanjutnya, mengapa yang pertama mengambil sisi agama yang keras, sementara yang kedua mengambil sisi agama yang lembut dan welas asih. Terhadap pertanyaan ini maka kita tidak lagi cukup menjelaskan soal tafsir semata. Pilihan pada tafsir tertentu didasari pengalaman sosial yang dialami, dan juga oleh pergaulan mereka dengan para significant others. Kita harus mencari penjelasan dari perspektif kritik sosial, yakni dengan menelusuri relasi-relasi sosial kelompok bersangkutan secara lebih komprehensif.

Perasaan menjadi korban ketidakadilan oleh kelompok tertentu atau oleh negara mendorong orang untuk mencari legitimasi perlawanan. Para penganut agama yang berhaluan radikal pada umumnya merasa bahwa negara sekuler semacam Indonesia adalah negara yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Negara ini tidak mendasarkan pada kitab suci umat Islam. Karenanya negara semacam ini layak untuk disebut tagut atau tiran. Ini narasi yang mereka bangun.

Institusi negara juga kerap kali membatasi ruang gerak aktivitas mereka dalam mendakwahkan keyakinannya yang radikal. Bagi mereka, kenyataan ini sudah cukup menjadi bukti bahwa sistem semacam ini layak untuk diperangi. Untuk memerangi sistem ini mereka mengembangkan model tafsir yang melegitimasi perlawanan mereka. Bahkan, dalam keyakinan mereka, perlawanan terhadap negara macam ini dianggap sebagai jihad.

Perlawanan yang mereka lakukan adalah dengan mengampanyekan tafsir keagamaan yang keras. Dalam melakukan itu, mereka mencoba meyakinkan berbagai pihak bahwa sejatinya agama yang diyakininya itu memang harus melakukan perlawanan. Kerap kali mereka menyampaikan itu secara rahasia, tetapi tidak jarang pandangan tersebut diungkapkan secara publik lewat pengajian-pengajian yang tidak terpantau oleh aparat.

Fenomena kekerasan atas nama agama merupakan peringatan bagi institusi negara dan juga bagi para tokoh agama. Kepada negara, kita berharap agar mereka melakukan berbagai upaya baik yang bersifat preventing maupun countering. Sementara kepada para tokoh agama, mereka memiliki peran penting dalam memberikan pandangan keagamaan yang moderat dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Para tokoh agama harus meyakinkan para umatnya bahwa hidup dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia bukanlah sebuah dosa, sehingga kita tidak perlu memiliki kehendak untuk melenyapkan perbedaan. Keragaman adalah takdir kita sebagai umat manusia. Kita tidak perlu mempersoalkan keragaman, tetapi berlomba-lombalah untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bukan kesengsaraan.

Penulis adalah pengajar di Universitas Paramadina Jakarta.

sumber:

http://www.beritasatu.com/ramadansatu/jalan-pulang/492617-agama-dan-kekerasan.html 

Oleh Zainul Maarif

Setiap bulan Ramadan semua umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa. Tapi, apakah Anda tahu apa sebenarnya makna puasa? Dalam kitab Al Futuhat Al Makiyah karya Syaikh Ibnu Arabi mendefinsikan puasa sebagai pengendalian dan peningkatan diri. Sebagaimana puasa ditinggikan oleh Allah SWT dari ibadah yang lainnya.

Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah puasa karena tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada ibadah lain yang setara dengan puasa. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak ada penentuan pahala bagi yang berpuasa. Allah SWT berfirman, puasa itu milik-Ku dan Aku-lah yang akan mengganjarinya. Orang yang berpuasa adalah orang yang dekat dengan Allah SWT. Namun, tidak semua yang berpuasa memiliki derajat yang sama.

Rasulullah pernah bersabda berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi hanya mendapati lapar dan dahaga tanpa hasil apapun. Puasa memang menuntut kita untuk tidak minum dan makan. Namun lebih dari itu. Puasa juga menuntut kita untuk mengendalikan diri dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, di hari dimana kalian berpuasa janganlah berkata keji dan berkelahi.

Dengan begitu, puasa adalah latihan untuk kita menjadi muslim sejati. Muslim sejati bukanlah orang yang hanya tertulis Islam di KTP-nya. Bukan pula yang hanya menjalankan kelima rukun Islam. Tapi, muslim sejati adalah orang yang perkataan dan perbuatannya baik.

Puasa Ramadan bisa dijadikan latihan untuk membentuk muslim sejati dalam diri kita. Dan diharapkan dapat terus menerus menjadi kebiasaan sehingga kita termasuk orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT.

Penulis merupakan peneliti di Universitas Paramadina

sumber:

http://www.beritasatu.com/ramadansatu/jalan-pulang/493697-puasa-membentuk-muslim-sejati.html 

 

Oleh Aan Rukmana

Marhaban ya Ramadan. Tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dibangunkan di pagi hari untuk sahur, melaksanakan ibadah puasa, sampai azan magrib berkumandang.

Salah satu hikmah puasa bagi umat Islam adalah untuk melatih diri agar senantiasa ingat dan bisa merasakan kehadiran Allah SWT. Selama ini, barangkali Allah lebih banyak diucapkan namun jarang dirasakan. Barang kali kitab suci Alquran hanya kita baca, namun tidak merasakan kehadiran Allah SWT.

Di bulan puasa ini Allah SWT seakan memberikan kita undangan untuk merasakan kembali kehadiran-Nya. Berkat kehadiran-Nya pula hati senantiasa menjadi bersih dan lebih sensitif untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Kapan pun dan di mana pun, hati kita senantiasa berpencar kenyamanan, keademan, dan juga kesejukan.

Hidup ini memang tidak mudah. Terlalu banyak masalah yang kita hadapi dan lewati. Kita sakit, menangis, dan merintih sedih. Tetapi Allah SWT memanggil kita lewat bulan nan suci ini supaya kita merasakan kembali kehadiran-Nya.

Apabila kita selalu ingat Allah dalam setiap hembusan napas, niscaya hidup kita menjadi tenang. Jika hati tenang, apapun yang dijalani akan terasa ringan dan tenang. Kita pun menjadi manusia yang tak mudah termakan isu-isu negatif. Juga tidak mudah melihat orang lain dengan kacamata pesimis.

Dengan begitu, kita akan ditinggikan oleh Allah menjadi orang yang baik hatinya sehingga menciptakan masyarakat yang baik pula. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki rahman dan rahim. Rahman berarti menyebar kasih sayang dan rahim yang berarti memiliki kasih sayang di hati kita.

Itulah pesan tertinggi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita bisa kembali kepada Allah SWT dengan penuh kedamaian. Dan kembali melalui jalan pulang yang Allah berikan kepada kita, rahman dan rahim.

Penulis merupakan staf pengajar di Universitas Paramadina

sumber:

http://www.beritasatu.com/ramadansatu/jalan-pulang/493877-pesan-tertinggi-puasa.html 

[The Jakarta Post, 22 Jul 2017] Coordination is a tough task for bureaucracies everywhere, especially in Indonesia. We do have coordinating ministers, but their tangible jobs are somewhat fuzzy.

Since the beginning of this republic, we have attempted to show a concerted effort in developing this nation. Yet little has been achieved in terms of integration and well organized government programs.

As an optimist, nonetheless, one must believe that someday we will be able to create effective coordination among government institutions. We should learn from a contemporary example called the Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) that has been used in the Ministry of Culture and Education (MoCE) and the Ministry of Religious Affairs (MoRA).

Although not officially an inter-ministerial coordinating program, the ACDP served as a knowledge producer for the education sector across three ministries (the MoCE, the MoRA and the Ministry for National Development Planning/National Development Planning Board (Bappenas), besides disseminating this knowledge to influence policies for the improvement of education in Indonesia.

Unfortunately, on July 11, this successful think tank was officially closed after having been extended by one year. ACDP Indonesia had been operating for around six and a half years. At least four ministries have been served by ACDP, namely the aforementioned MoCE and MoRA, the Ministry of Research, Technology and Higher Education (MoRTHE) and Bappenas.

What lessons do we learn from ACDP Indonesia? Plenty. Theirs is a success story of joint initiatives to improve the Indonesian education system. As pointed out by Winfried F. Wicklein, country director of the Asian Development Bank (ADB) in Indonesia, the ACDP demonstrated the importance of two aspects: a common platform and communication.

The institution has produced 63 major studies in the education sector, on anything from teacher absenteeism to new ways of teaching Islam at schools. Its success is the fruit of exactly those two aspects that come from the participating four ministries. In the process, the ACDP became the focus of government and nonstate stakeholders in working together on many missions to address the roots of problems in our education system.

The ADB successfully managed the US$45 million in funding from the European Union and the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in running the ACDP program. In the middle of its operation, around late 2014, the donors recommended that the ACDP be more aggressive in disseminating its research findings.

A communication team was formed and initiated a comprehensive public relations strategy. In due course, this recommendation moved the ACDP onward to conduct a knowledge-to-policy engagement in the last two years. Upon its closing, the ACDP has put all its rich findings and knowledge online at the rekapin.id portal.

The knowledge-to-policy or K2P approach is not as simple as it sounds. In 2015, Falk Daviter of the University of Potsdam in Germany conducted a study that identified difference between “knowledge creep” and “knowledge shifts” in the policy process.

While knowledge creep is associated with incremental policy change within existing policy structures, knowledge shifts are linked to more fundamental policy change in situations when the structures of political authority undergo some level of transformation.

Those who work in the government of Indonesia know exactly that the former is more common than the latter. Take the national exam as an example. It is very difficult to reform the high-stakes assessment system, because political forces that interplay will not tolerate extreme changes in this policy.

Alas, a rapid review of the national exam shows that we need to significantly change the curriculum and its related materials, such as textbooks and teaching methodology. Subsequently, this finding will not influence the current practices.

Some knowledge is not immediately put to use in policies. CH Weiss (1993) claimed that it takes 10 years or more before decision-makers respond to the accumulation of consistent evidence. New information and ideas enter people’s consciousness and alter the way issues are perceived and framed.

Weiss added that knowledge creep, therefore, describes a slow trickle that produces slow results. In Indonesia’s case, it will take one or two presidential terms. Not only that, the bureaucracy might prefer the status quo and resist any reforms, or at least make any new initiatives based on empirical studies crippled and ineffective.

A study in 1986 found that bureaucratic and political organizations acquire, interpret and evaluate information based on preexisting “conventions of knowing,” so information that conflicts with the organizational premises is typically suppressed or rejected.

The end of the ACDP’s mission must be followed by developing a strong government collaboration platform to further knowledge-based policymaking and the knowledge-to-policy (K2P) agenda. Some public policy experts even suggest adding more steps to the implementation of the knowledge-to-policy-to-practice (K2P2P) framework.

We can develop similar think tanks to those that already exist in government offices or universities — in Jakarta and in other provinces and districts — something the ACDP did not have a chance to accomplish. The twinning program between Indonesian universities and counterparts from abroad, especially more advanced research universities in OECD countries, has not yet been implemented.

The DFAT Australia has continued the ACDP work with the programs “INOVASI” and TASS (Technical Assistance for Education System Strengthening), but these do not address the twinning proposal. Nevertheless, the government and the education communities have high expectations that the two new projects can deliver more demand-driven knowledge and ready-to-use research findings.

The ACDP’s accomplishments, however, are just the beginning. It has been demonstrated that a successful K2P2P effort requires not only public discourse, but also wide public participation and concrete follow-up policies to solve the problems and settle any disputes or anomalies concerning national policy.

Improving our national education system takes a lot of effort and therefore needs strong popular support, effective coordination and good teamwork. We can learn from an African proverb: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

Indeed, it is a long journey.

Totok Amin Soefijanto

The writer is the vice rector of Paramadina University and research director of Paramadina Public Policy Institute, Jakarta.

sumber:

http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/22/why-knowledge-policy-strategy-matters.html 

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed