Pada hari Kamis, 27 April 2017 Paramadina Graduate School of Business mendapatkan kunjungan dari Mahasiswa S1 Universitas Paramadina dalam rangka Pengenalan Prodi MM Paramadina kepada Prodi Manajemen S1 agar meningkatkan awareness mahasiswa terkait studi lanjut di Prodi MM.

 

 

 

 

Pada hari Selasa, 25 April 2017 telah diadakan acara Seminar “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Membangun Kemitraan Dengan Para Stakeholder” bertempat di Auditorium Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina. Dengan Pembicara Dedy Sani Ardi, SE, ME dari KPPU, dan Dr. Handi Risza, SE, M.Ec dari Magister Manajemen Universitas Paramadina. Dan Moderator Ibu Dr. Dra. Prima Naomi, MT. Acara ini Hasil Kerjasama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Ekonomi DKI Jakarta, merupakan salah satu acara dari Executive Program for Sustainable Partnership (EPSP) yang didanai oleh FORDFOUNDATION.

 

Tempo.co

SELASA, 04 APRIL 2017 | 08:15 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk bisa dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan daerah.
"Ini bisa mendorong akselerasi pembangunan daerah," kata Suminto dalam seminar di Jakarta, Senin, 3 April 2017.

Suminto mengatakan, penerbitan sukuk ini bukan untuk mendorong daerah supaya berutang, tapi agar proses pembangunan daerah dan nasional bisa sejalan sesuai dengan rencana pembangunan nasional, yang sudah ditentukan dalam RPJMD maupun RPJM.

Menurut Suminto, pada dasarnya sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi daripada pendekatan utang. Namun, diakui penerbitan sukuk masih membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam aplikasinya.

Ketua Program Pascasarjana Universitas Paramadina Handi Risza Idris mengatakan, perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk dengan penerbitan obligasi berbasis syariah. Menurut dia, saat ini juga merupakan momen yang tepat untuk meninjau ulang atau merevisi dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

"Terobosan menggunakan sukuk daerah dapat menjadi alternatif yang sangat potensial, meski membutuhkan kesiapan daerah berupa regulasi dan budaya pengelolaan anggaran yang lebih baik," kata Handi.

Handi menambahkan, sukuk yang memiliki sifat transaksi berbasis underlying asset dapat memberikan manfaat tepat guna anggaran, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan yang lebih baik bagi pemerintah daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Dodik Siswantoro, menjelaskan, reformasi administrasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz bisa menjadi salah satu model yang diteliti oleh pemerintah daerah. 

Menurut Dodik, pengelola keuangan daerah perlu mengambil inspirasi dan pelajaran dari penerapan model kebijakan fiskal Islam dalam konteks kontemporer.

"Corak instrumen keuangan publik dalam ekonomi Islam, yang menempatkan kelompok masyarakat kecil sebagai objek pertama dan utama pembangunan ekonomi, bisa menjadi pelajaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah," ujarnya.

Selama ini penerbitan Sukuk Negara Ritel dilakukan secara reguler sejak tahun 2009 dan menjadi salah satu instrumen inklusi keuangan serta berperan efektif dalam upaya transformasi masyarakat Indonesia dari saving-oriented society menjadi investment-oriented society.

Minat masyarakat terhadap Sukuk Negara Ritel juga semakin baik, yang terlihat dari nominal penerbitan dari sebesar Rp 5,5 triliun pada 2009, menjadi Rp 31,5 triliun pada penerbitan 2016. Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara Ritel sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 122,3 triliun.

https://m.tempo.co/amphtml/read/news/2017/04/04/090862374/sukuk-bisa-jadi-alternatif-pembiayaan-daerah

 

Pada hari Senin 10 April 2017 dilaksanakan Kuliah Umum Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina dengan narasumber Bapak Dr. Ir. Imam Teguh Saptono (Direktur Utama BNI Syariah Periode 2016-2017) dengan tema "Menjadikan Bank Syariah Terbebas dari Praktik Maghrib" based on success story on BNI Syariah. 

 

 

 

mysharing.co

by Yudi Suharso on 03/04/2017

 

 

Pengelolaan pembiayaan publik semakin kompleks selaras dengan tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah. Selain itu, alternatif pembiayaan bagi daerah, seperti sukuk (obligasi daerah) untuk daerah perlu segera direalisasikan.

Isu diatas ini menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Urgensi Alternatif Pembiayaan Publik yang berbasis Syariah” yang diadakan Kamis 30 Maret 2017 oleh Islamic Economics Forum for Indonesia Development (ISEFID) dan Program Magister Manajemen Universitas Paramadina di Paramadina Graduate School, Universitas Paramadina.

Seminar tersebut, menghadirkan Suminto, Ph.D – Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, Dr. Handi Risza – Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina, dan Dr. Dodik Siswantoro – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

 

Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan RI – Suminto menyatakan, bahwa sukuk daerah atau Obligasi Daerah perlu dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

“Sukuk daerah bukanlah untuk mendorong daerah-daerah untuk berhutang, tapi supaya proses pembangunan daerah dan nasional bisa sejalan sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ditentukan, baik dalam RPJMD mapun dalam RPJM,” tegasnya.

Menurut Suminto, pada dasarnya sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi daripada pendekatan hutang. Namun diakui masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam aplikasinya.

Sementara itu, Dr Handi Risza Idris, Ketua Program Pascasarjana Universitas Paramadina, yang juga Sekretaris Eksekutif ISEFID menggarisbawahi, perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Bahkan Handi menyebutkan, bahwa kini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang atau merevisi dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

“Terobosoan menggunakan sukuk daerah dapat menjadi alternatif yang sangat potensial, meski membutuhkan kesiapan daerah berupa regulasi dan budaya pengelolaan anggaran yang lebih baik. Sukuk daerah sendiri dengan sifatnya transaksinya yang berbasis underlying asset/project diyakini akan memberikan kemanfaatan seperti tepat guna anggaran, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan anggaran yang lebih baik bagi pemerintah daerah,” papar Handi panjang lebar.

Menurut Handi, salah satu rujukan yang bisa diambil dalam melakukan proses adaptasi dan perbaikan kebijakan ini adalah merujuk kepada konsep yang ada dalam diskursus ekonomi Islam.

Sedangkan Dr Dodik Siswantoro, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, menyampaikan proses reformasi administrasi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu model yang bisa diteliti.

Dodik mengharapkan, pengelola keuangan daerah perlu mengambil inspirasi dan belajar dari penerapan model kebijakan fiskal Islam dalam konteks kontemporer.

“Corak instrument-instrumen keuangan publik dalam ekonomi Islam yang menempatkan kelompok masyarakat kecil sebagai objek pertama dan utama pembangunan ekonomi, menjadi salah satu pelajaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran pemerintah,” demikian ungkap Dodik.

Sebagai bahan informasi, penerbitan Sukuk Negara Ritel secara reguler sejak tahun 2009 telah menjadi salah satu instrumen financial inclusion yang luar biasa dan turut berperan efektif dalam upaya transformasi masyarakat Indonesia dari saving-oriented society menjadi investment-oriented society.

Sampai dengan tahun 2016, telah diterbitkan delapan seri Sukuk Negara Ritel dengan nilai penerbitan yang semakin meningkat. Minat masyarakat terhadap Sukuk Negara Ritel juga semakin baik, hal ini terlihat dari jumlah nominal penerbitan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp5,5 triliun pada tahun 2009, menjadi Rp31,5 triliun pada penerbitan tahun 2016. Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara Ritel sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp122,3 triliun (DJPPR, Kemenkeu, 2017).

http://mysharing.co/sukuk-daerah-bisa-menjadi-alternatif-pembiayaan-publik-berbasis-syariah/

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed