Ketua Tim Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), Ilham Akbar Habibie, menyarankan kepada pemerintah agar memberikan program pendampingan kepada para pengusaha rintisan alias start-up terutama dalam bidang digital.

"Ada beberapa hal yang perlu dipelajari dalam mengembangkan dan mempertahankan bisnis bagi usaha rintisan, utamanya digital, salah satunya adalah pendampingan dari orang yang sudah berpengalaman," kata Ilham Habibie ketika menghadiri diskusi acara pembukaan program beasiswa Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa.

Menurut Ilham pendampingan diperlukan agar para pengusaha rintisan mampu memahami keadaan terkini dari proses pembelajaran dari pendahulunya atau yang berkompeten dibidangnya.

"Anak muda Indonesia penuh dengan ide kreatif, namun kekurangannya kadang hanya memahami satu hal saja. Nah dengan adanya mentoring maka ia akan mampu memperhitungkan sisi lainnya yang bisa menjadi tantangan kedepannya," kata anak pertama dari Mantan Presiden Indonesia B.J Habibie tersebut.

Selain kebutuhan pendampingan, Ilham juga menyoroti masalah pendanaan yang kerap dihadapi start-up, misalnya yang bergerak di bidang digital harus memiliki perencanaan keuangan yang terperinci.

Sudah umum jika modal awal haruslah dimiliki oleh individu itu sendiri, sebab jika berhubungan dengan perbankan biasanya jika kondisi bisnis sudah berkembang. 

"Susah jika langsung berharap pada bank, harusnya memang ada khusus untuk modal memulai digital start-up, sehingga hal lainnya bisa dilakukan untuk melengkapi riset serta pada tingkatan memulai awal," katanya.

Kurangnya pakar yang ahli dalam memulai bisnis rintisan juga dianggap sebagai kendala dalam mengembangkan start-up di Indonesia. 

Wakil Direktur Aplikasi Qasir.id, Rachmat Anggara Supriyadi, mengatakan salah satu kendala mengembangkan bisnisnya adalah kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah.

"Sulitnya berkomunikasi dengan pemerintah menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan bisnis UKM digital, padahal aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian UKM," katanya.

Anggara berharap dukungan pemerintah lebih terlibat dalam memajukan implementasi untuk para usaha rintisan aplikasi, agar teknologi Indonesia juga lebih maju.

Senada dengan Anggara, pengamat teknologi dan informasi dari Universitas Paramadina Ari Pratiwi menilai bahwa usaha rintisan berbasis digital di Indonesia belum terlalu banyak berkembang sebab banyak pihak yang belum saling terintegrasi. Utamanya antara pelaku bisnis dengan pemerintah.

"Ya bagaimana mau bicara soal pendanaan jika dari pelaku dan pemerintah sendiri belum memiliki visi dan misi yang sama. Sektor sebelah mana yang harusnya dikembangkan itu harus jelas, sehingga ide-ide yang berkembang pada para pelaku bisa mendukung program-progam dari pemerintah," kata Ari.

sumber: 

http://www.antaranews.com/berita/644051/detiknas-sarankan-program-pendampingan-start-up 

sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh lintas agama yang mewakili seluruh agama yang diakui di Indonesia, menandatangani komitmen perlawanan terhadap perbudakan modern yang berkembang di dunia, Selasa (14/3/2017).

Proses penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Kegiatan yang digagas Universitas Paramadina dan Global Freedom Network (GNF) ini dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap perbudakan modern.

Hal itu juga sesuai dengan rumusan dalam Sustainable Development Goals.

“Terlebih karena melawan perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, dimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 ‘kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’,” kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Sementara itu, Chairman of GNF Andrew Forrest berharap, penandatanganan tersebut dapat menginspirasi pemerintah serta para pelaku bisnis untuk bergabung dalam perlawanan terhadap perbudakan modern.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan menyambut baik keberanian dan keyakinan mereka dalam bekerja sama dalam mengakhiri perbudakan modern,” kata Forrest.

Dalam kesempatan itu, GNF yang baru saja diluncurkan di Indonesia, juga menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Sebagai salah satu sosok generasi muda dan seniman yang cukup bersinar, Maudy diharapkan dapat menyebarkan pesan dari aksi tersebut kepada seluruh generasi muda.

Ada pun Wapres Jusuf Kalla menekankan, pentingnya percepatan pembangunan bangsa.

Menurut Kalla, hanya bangsa yang maju yang cenderung lebih cepat mengurangi perbudakan. Untuk diketahui, berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern.

Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan yang kerap ditemukan di Indonesia seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan perbudakan di laut.

sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/13553201/tokoh.lintas.agama.tanda.tangani.komitmen.anti-perbudakan.modern 

foto: tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan gerakan tokoh agama yang menginginkan penghapusan perbudakan modern.

Hal itu disampaikan Kalla saat acara penandatanganan komitmen bersama oleh sejumlah tokoh agama dan duta besar negara lain di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017)

Menurut Wapres, perbudakan modern saat ini karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh para pengusaha yang tidak memberikan kebebasan bekerja kepada para pegawainya.

Baca: SBY Usul Bikin Klub Presiden, Ini Reaksi Wapres Jusuf Kalla

Padahal, pemerintah Indonesia, kata JK telah membuat banyak kebijakan guna mencegah terjadinya perbudakan modern, mulai dari jam kerja yang dibatasi, hari kerja yang dibatasi, upah minimum kerja yang harus dilaksanakan, umur pekerja dan lingkungan kerja.

"Namun dalam kenyataannya tetap saja terjadi, terjadi di banyak negara, juga di Indonesia, ada human traficking, artinya membawa orang-orang bekerja tanpa aturan tanpa izin dan sebagainya, tidak diperjualbelikan tapi di transfer dan sebagainya," urainya di lokasi acara.

Dia menjabarkan perbudakan artinya terdapat dua pihak, yang memperbudak dan yang diperbudak. Keduanya harus dicegah. Bagi pemuka agama utamanya perlu mencegah agar orang tidak memperbudak melalui tata nilai yang disebarkan.

"Secara moral masyarakat harus dididik dan diajarkan untuk hal ini tidak terjadi. Anak-anak yang masih kecil mestinya bersekolah tetapi dipaksakan bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga contohnya," ujarnya.

"Oleh karena itu semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan ini. Artinya kedua belah pihak yang cenderung diperbudak mari kita ambil alih untuk memberikan pekerjaan yang layak. Itulah namanya bentuk namanya pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan agar banyak kesempatan orang bekerja dengan layak," tandasnya.

 

Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: Hasanudin Aco

sumber:

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/15/wapres-jk-dan-sejumlah-tokoh-agama-sepakat-hapuskan-perbudakan-modern 

 

sumber: cnnindonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla turut hadir dalam acara penandatanganan deklarasi memberantas perbudakan modern yang digagas oleh Global Freedom Network dan Universitas Paramadina. Dalam acara tersebut JK membeberkan bentuk-bentuk perbudakan modern di zaman sekarang.

Menurut JK saat ini perbudakan terjadi lebih karena tuntutan atau keterpaksaan ekonomi yang juga dipengaruhi oleh keadaan sosial hingga politik di Indonesia. Masyarakat dipaksa bekerja dalam tekanan yang melanggar hak asasi manusia.

Jusuf Kalla menceritakan perbudakan modern dinamakan seperti itu karena memang konsepnya berbeda dengan perbudakan di masa lalu. "Perbudakan kuno itu orang-orang dijualbelikan, dipaksa, dirantai, dan bekerja tanpa digaji. Sementara sekarang itu masyarakat diminta bekerja di bawah tekanan, termasuk ekonomi, politik, ataupun sosial," ujar JK saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Selasa (14/3).

Sebenarnya, kata JK, pemerintah sudah memiliki aturan-aturan terkait tenaga kerja di Indonesia agar praktik-praktik perbudakan tak terjadi. Aturan soal jam kerja hingga minimal gaji semua sudah diatur oleh pemerintah.

Namun sayangnya aturan itu masih belum diterapkan secara maksimal di Indonesia karena secara moral masyarakat masih belum terdidik untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Hal itu pun menyebabkan banyak orang-orang yang bekerja tak sesuai jam kerja, tak ada istirahat, bahkan tak dibayar sama sekali. “Itu bisa termasuk dalam kategori perbudakan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah selaku pihak yang harus menjamin kesejahteraan masyarakat mesti bisa menerapkan aturan-aturan tersebut dengan bantuan masyarakat. Pihak yang memperbudak ataupun diperbudak harus diberi kesadaran agar praktik perbudakan tak terjadi lagi di Indonesia.

"Kedua belah pihak harus diberi pekerjaan yang layak, itulah namanya pertumbuhan ekonomi yang harus dilaksanakan agar banyak kesempatan orang bekerja dengan layak," kata Jusuf Kalla.

JK kemudian mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan tokoh lintas agama yang menandatangani deklarasi hari ini demi menghapuskan perbudakan khususnya di Indonesia. 

Setidaknya ada delapan orang yang menandatangani deklarasi itu, yaitu Kepala Hubungan Internasional MUI Muhidin Junaedi, Ketua PBNU Marsyudi Syuhud, perwakilan PP Muhammadiyah Wahid Ridwan, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignasius Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette Lebang, Ketua Umum Pengurus Harias Parisada Hindu Wisnu Bawatemaya, perwakilan Walubi Viktor Jayakusuma, dan Ketua Majelis Agama Kong Hucu Indonesia Uung Sendana.

Sementara itu pimpinan Global Freedom Network Andrew Forest mengungkapkan dirinya merasa terhormat karena sebelum ini para pemuka agama telah berkumpul untuk merayakan nilai-nilai kecintaan yang sama akan kemanusiaan dan keyakinan yang sama bahwa kebebasan mengeksploitasi manusia lain adalah hal yang tak beradab.

“Oleh karena itu saya juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan Jusuf Kalla serta menyambut baik keberanian semua pihak yang ingin mengakhiri perbudakan modern khususnya di Indonesia,” tuturnya.

sumber: 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047/jk-beberkan-bentuk-perbudakan-modern-yang-harus-diberantas/ 

[beritasatu.com] Jakarta- Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah menekankan perlu ada solusi atas masalah antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PT FI). Syaratnya, harus sama-sama menguntungkan dan tidak membuat kerugian kedua belah pihak.

"Yang penting carikan solusinya karena kan kita sekarang ini sedang menarik investor asing masuk ke Indonesia. Jangan sampai yang di dalam, kita minta untuk keluar," kata Firmanzah saat ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Senin (20/2).

Hanya saja, Firmanzah tidak menyebutkan solusi yang bisa diambil. Ia hanya mengatakan perlu ada pertemuan keduabelah pihak untuk mencapai solusi terbaik.

Meski demikian, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) menekankan bahwa jangan sampai pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyudutkan pemerintah Indonesia sehingga menyetujui keinginan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Jangan sampai juga terkesan kondisi yang terjadi di Papua, tenaga kerja banyak dirumahkan itu menjadi alat penekan pemerintah untuk segera membuat keputusan sesuai kepentingan Freeport," ungkapnya.

Firmanzah menegaskan bahwa hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter adalah syarat yang diwajibkan dalam Undang-Undang (UU) No.4/2009 tentang Minerba. Ditambah lagi, pemerintah sudah memberikan banyak waktu kepada FI untuk membangun smelter.

Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia tengah bergejolak yang menyebabkan Presiden Direkturnya, Chappy Hakim mengundurkan diri. FI belakangan terpaksa mengurangi pegawainya karena pengurangan produksi.

Semua berawal dari larangan pemerintah kepada pemegang kontrak karya untuk mengekspor konsentrat. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2017 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2017, disebutkan hanya pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diizinkan mengekspor konsentrat selama lima tahun ke depan. Pemegang kontrak karya masih bisa mendapat izin ekspor konsentrat jika beralih menjadi IUPK.

Terhadap keputusan tersebut, PTFI menyatakan tidak setuju. Meski pada 10 Februari 2017, Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sudah menerbitkan IUPK dan mengizinkan ekspor konsentrat bagi Freeport dan ditolak.

Sebaliknya, Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C Adkerson mengatakan perusahaannya akan menempuh jalur arbitrase jika dalam dalam 120 hari belum tercapai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia.

sumber:

http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/415430-pemerintah-harus-duduk-bersama-freepot.html 

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed