fbpx

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Terhitung hingga Rabu (13/5), ada 15.438 kasus positif ditemukan di seluruh Indonesia. Dengan terus bertambahnya kasus, banyak pihak melontarkan kritik dengan menyebut penanganan yang dilakukan pemerintah kurang banyak.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto melihat, dalam kondisi saat ini, juga muncul kesan bahwa distribusi peran antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin kurang terasa. Sebaliknya, muncul sosok-sosok lain, seperti menteri-menteri yang kadang bertindak overacting. 

“Saya melihat penanganan bencana yang dilakukan pemerintah memang kurang melibatkan Wapres dalam pelaksanaannya. Sehingga kesan distribusi peran antara Presiden dan Wapres tidak terasa. Justru yang mendapatkan banyak peran adalah menteri senior seperti Luhut (Menko Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan),” kritiknya, Rabu (13/5)

Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arief Wicaksono menambahkan, akibat minimnya ruang bagi Wapres, penanganan Covid-19 berjalan kurang baik. Untuk itu, dia menyarankan agar tata kelola penanganan Covid-19 diatur ulang. Peran Wapres harus lebih besar.

Nampaknya tata kelola penanganan Covid-19 ini memang perlu diatur ulang. Dulu Wapres sempat melaksanakan tugasnya yaitu memonitoring atau mengevaluasi penanganan Covid-19 di daerah, tapi akhirnya semua dikembalikan lagi ke daerah. Jadi, tidak ada yang berjalan dengan baik. Belum lagi Presiden dengan para menterinya yang mengeluarkan regulasi yang sering bertentangan,” kata Arief.itik Unismuh Makassar Andi Luhur Prianto turut bicara. “Ini soal relasi dan soal power sharing dalam kepemimpinan Jokowi-MA (Ma’ruf Amin). Idealnya kan Pak Kiai MA juga mendapat peran yang proporsional. Tetutama di peran-peran kultural untuk yang menjangkau komunitas-komunitas di masa pandemi seperti ini,” ucapnya.

Imbas dari pembagian itu, kata Andi, di struktur gugus tim Covid-19, peranan Wapres belum kelihatan. Padahal, idealnya ia bisa hadir meretas kebuntuan dan kekacauan komunikasi kebijakan pemerintah. Wapres bisa menjembatani kepentingan sektoral institusi K/L dalam penanggulangan wabah.

“Pun sama halnya dalam aktivitas sosial-keagamaan di tengah wabah. Sangat sulit kita menemukan Wapres bisa hadir membangun kontak dengan komunitas-komunitas terdampak bencana. Atau menggalang solidaritas menghadapi bencana. Peran-peran kultural yang sangat penting ini seharusnya dilakukan seorang Wapres,” tandasnya. 

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memberikan untuk perbaikan. Menurutnya, dalam kondisi sekarang, sosok Ma’ruf Amin sangat dibutuhkan dalam hal keilmuan maupun pengalamannya memimpin organisasi besar seperti MUI dan PBNU.

 

“Masukan Wapres harus didengarkan. Terlepas dari itu, sebagai orang yang lebih senior, ruang diskusi juga harus dibuka untuk Pak Kiai. Mungkin saja keduanya sudah melakukannya selama ini, tetapi publik belum melihat itu,” ulas Hendri. [USU]

 

sumber:

https://rmco.id/baca-berita/nasional/35204/tangani-covid19-porsi-peran-wapres-perlu-diperbesar 

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemuda menginspirasi, hal itulah yang bisa dilihat melalui program Dapur Berbagi yang diinisiasi oleh pemuda yang tergabung dalam Ires (Indonesia Resilence). Ires merupakan lembaga penelitian yang didirikan oleh sekumpulan anak muda yang berfokus pada pengembangan studi tentang ketahanan kebencanaan berbasis aktivisme dengan pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat yang diinkubasi oleh Gerakan TurunTangan.

Memberdayakan pemuda dari Karang Taruna setempat, mereka bekerja sama menciptakan dapur umum yang dinamakan Dapur Berbagi. Program ini sudah dimulai sejak 1 Mei 2020. Dapur Berbagi akan terus berjalan  selama 30 hari ke depan di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Ires memilih lokasi di Petamburan karena dalam keberlangsungan program diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dan Petamburan punya semangat kolektif. Selain itu Petamburan juga memiliki kepadatan penduduk yang juga rapat. Harapannya petamburan jadi role model kampung kota yang tanggap dan memiliki ketahanan pada saat  bencana," kata Hari Akbar Priawan, salah satu penggerak dalam program Dapur Berbagi.

Dapur umum setiap harinya dilaksanakan di RW yang berbeda. Karang Taruna adalah pihak yang membagikan hasil masakan dari Dapur Berbagi setiap jam 3 sore untuk berbuka puasa dan jam 3 pagi untuk kebutuhan sahur.  Penerima manfaat program Dapur Berbagi ialah masyarakat Petamburan dengan kategori kelompok rentan yang terdampak covid-19 seperti buruh PHK, tukang urut, pedagang, Ojek online dan lain-lain

Dalam sistematikanya, Karang Taruna sebagai komunikator kepada PKK atau Masyarakat yang ingin membantu memasak. Selanjutnya Karang Taruna berkoordinasi dengan RT/RW untuk pendataan penerima manfaat. Semua kegiatan Dapur Berbagi ini dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Dalam hal ini Ires adalah mitra strategis sekaligus inisiator yang didukung Gerakan TurunTangan serta donasi dari kitabisa.com. "Memang kolaborasi buncit seperti inilah yang harus dilakukan dalam situasi sulit atau bencana. Ires siap membantu sebagai fasilitator dalam sistematika yang berlangsung," kata Hari, yang kini masih aktif berkuliah di Universitas Paramadina.

 

sumber:

https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/229067-dapur-berbagi-inisiasi-ketahanan-pangan-masyarakat-ires-di-masa-pandemi 

Badai pandemi COVID-19 belum berlalu. Mengutip data di situs covid19.go.id, 12.438 masyarakat di telah terkonfirmasi positif terinfeksi virus SARS-CoV-2, pada Rabu (6/5/2020). Sementara tercatat jumlah penyintas COVID-19 sebanyak 2.317 pasien dan 895 lainnya meninggal dunia.

Lewat keterangan tertulis resmi yang diterima PingPoint.co.id, Tia Rahmania, Ketua APSI Banten sekaligus Ketua Unit LPPM Paramadina Psychology for People (PPFP), mengatakan pada situasi krisis selama pandemi bisa berdampak pada kondisi psikis seseorang.

Menurutnya, rasa takut cemas terhadap penyakit, perubahan pola tidur dan makan selama karantina di rumah, kesulitan tidur dan berkonsentrasi, hingga memburuknya kondisi kesehatan fisik dan mental dapat terjadi pada orang tua hingga anak-anak selama pandemi ini berlangsung. Salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada orang lain alias curhat.

Bila Depresi, Konsultasi ke Psikolog atau Psikiater

Curhat kepada professional atau konselor psikologi adalah pilihan yang tepat, tapi pembatasan ruang gerak dan aktivitas yang tengah digaungkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran pandemi, cukup menyulitkan untuk menyelenggarakan sesi konseling konvensional.

Karena itu, sambung dia, telah dijalin kerja sama dengan dengan platform ChatAja. Kerja sama ini diwujudkan dengan menghadirkan layanan gratis konsultasi online via chat ini melalui aplikasi berbagi pesan buatan dalam negeri tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, apa bila dibutuhkan admin aplikasi dapat mereferensikan pengguna untuk membuat janji temu untuk konsultasi langsung, via telepon, maupun via email dengan psikolog atau psikiater bersertifikat.

“Penting dipahami bahwa walaupun layanan ini dapat membantu mengurangi dan menyelesaikan beberapa permasalahan psikis yang timbul, sebagaimana poin kedua dari Imbauan 3 Hal Sederhana dari HIMPSI dan PDSKJI tentang pentingnya dukungan sesama, termasuk dukungan profesional ketika merasa tertekan, cemas, dan emosi-emosi negatif lainnya,” jelasnya.

Menambahkan, Reza Akhmad Gandara, Co-Founder & CEO ChatAja, ungkapkan bahwa telah dilakukan sejumlah pembaruan pada aplikasi ChatAja. Beberapa fitur anyar dihadirkan pada pembaruan kali ini, diantaranya, berbagai akun kanal berita, gim gratis, layanan konseling, konsultasi karir, dan lain sebagainya.

Lebih spesifik dia menjelaskan, pada tab Kesehatan, pengguna ChatAja dapat dengan mudah mengakses empat akun resmi dan akun kanal kesehatan resmi yang berisi berbagai informasi dan berita kesehatan termasuk tentang pandemi COVID-19.

Akun pertama dari tab Kesehatan di aplikasai ChatAja, sambung Reza, adalah akun resmi DokterSehat yang menghadirkan fitur konsultasi kesehatan dengan dokter secara online. Selanjutnya adalah akun kanal Awasi COVID-19 yang membagikan informasi terbaru perkembangan pandemi di Indonesia.

Sementara, akun ketiga adalah akun resmi Chatbot RS BUMN yang menghadirkan sebuah chatbot, layanan chat dengan kecerdasan buatan (AI). Fitur utamanya adalah melakukan deteksi awal dari gejala-gejala COVID-19 yang mungkin dialami pengguna. Dan akun terakhir adalah Simply, sebuah layanan curhat dan konseling gratis daring via chat yang tersedia eksklusif di aplikasi ChatAja.

“Belakangan di masyarakat tersebar berbagai hoaks tentang COVID-19, yang dapat membahayakan keselamatan. Maka dari itu kami menghadirkan tab Kesehatan dalam fitur Jelajah ini untuk membantu para pengguna mengakses informasi kesehatan yang terpercaya selama pandemi ini berlangsung,” ungkapnya.

 

Tren jumlah pasien positif virus corona COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, belum ada tanda-tanda sampai ke puncak apalagi menurun. Hal ini cukup mengkhawatirkan, karena dampaknya diprediksi masih akan berlangsung lama. 

Pengajar Pasca-sarjana Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, bahkan memproyeksikan pandemi virus corona masih akan dialami Indonesia setidaknya sampai akhir tahun. 

"Tentu ini dampaknya sangat besar, sehingga dalam situasi krisis seperti ini dibutuhkan kebijakan penanganan yang cepat. Dalam situasi normal, kebijakan harus akurat, presisi, penuh pertimbangan. Tapi dalam situasi krisis kecepatan lebih penting daripada presisi kebijakan," kata mantan Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla itu dalam kuliah online yang diselenggarakan Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina, Jumat (15/5). 

Wijayanto menggambarkan, pandemi virus corona dampak ekonominya lebih berat daripada krisis moneter 1998. Dalam krisis di masa Orde Baru itu, yang terdampak paling besar adalah korporasi. Terutama yang terkoneksi dengan sistem keuangan dan perbankan.  

Infografik Skenario Pemulihan Ekonomi RI

Infografik Skenario Pemulihan Ekonomi RI. Foto: kumparan

Sementara krisis saat ini menerpa semua sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sektor itu pada krisis moneter 1998 justru sangup bertahan dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.  

"Waktu krismon 1998, sektor komoditas seperti petani kakao, petani karet, usaha pertambangan, mereka justru pesta pora menikmati penguatan nilai tukar dolar AS. Pendapatannya dari ekspor naik. Tapi sekarang semuanya kena," ujarnya.  

Dia memperkirakan, dampak ekonomi yang meluas dari pandemi virus corona, akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 ini tertekan di kisaran minus 2 hingga minus 4 persen. Kemudian akan mengalami recovery dan pertumbuhan ekonomi stagnan di rata-rata baru pada kisaran 4 hingga 5 persen. 

 sumber:

https://kumparan.com/kumparanbisnis/penanganan-dampak-covid-19-butuh-kecepatan-ketimbang-presisi-kebijakan-1tQ5sSVyUxP/full 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mewacanakan rencana relaksasi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Relaksasi PSBB yang akan dilakikan dengan tetap mengacu protokol kesehatan sesuai standart World Healt Organization (WHO). 

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai wacana yang disampaikan Mahfud MD justru akan kontraproduktif dengan upaya menekan penyebaran virus corona baru (Covid-19). 

Pria yang juga Direktur Paramadina Public Policy Institue ini menjelaskan setiap daerah tentu memiliki pertimbangan sendiri dalam menetapkan kebijakan penerapan PSBB. Atas hal itu, Umam meminta pemerintah pusat tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi membingungkan masyarakat. 

"Pemerintah daerah tentu punya pertimbangan sendiri dalam menetapkan kebijakan yg tepat utk daerah mereka. Karena itu, semua otoritas pemerintahan, wabil khusus Menkopolhukam Pak Mahfud sebaiknya tidak mengeluarkan statemen yang berpotensi membingungkan," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/5). 

Menurut Doktor politik Universitas of Queensland ini, jika memang ada evaluasi dari penerapan PSBB lebih baik dilakukan secara internal dan tidak diumbar ke publik. 

Kata Umam, proses evaluasi secara internal akan menghasilkan formula kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan publik. 

"Pada dasarnya, wacana relaksasi PSBB justru kontraproduktif dengan skema penekanan penyebaran pandemik. Jika ada evaluasi kebijakan PSBB, hendaknya dimatangkan oleh internal pemerintahan dan hasil kebijakan bisa dijalankan agar tidak membuat kebingungan publik," tandas Umam.

Sumber:

https://politik.rmol.id/read/2020/05/07/433749/mahfud-md-wacanakan-relaksasi-psbb-pengamat-pemerintah-jangan-buat-pernyataan-yang-bingungkan-masyarakat.

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed