REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keadilan sosial menjadi isu penting menuju 100 tahun Kemerdekaan RI. Sejak merdeka memang banyak kemajuan, tetapi masalah keadilan sosial masih menjadi tantangan besar dalam menegakkan kedaulatan nasional.

Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiahnya di hadapan wisudawan/wati dan civitas akademika Universitas Paramadina, Sabtu (21/10) di Jakarta.

"Persoalan keadilan sosial ini akan menjadi hambatan besar bagi cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Karena itu harus ada terobosan agar cita-cita besar yang dicanangkan para pendiri bangsa itu bisa terwujud," kata dia dalam siaran pers yang diterima, Ahad (22/10).

Menurut Sudirman, keadilan sosial saat ini sungguh dalam kondisi kritis. Kesenjangan ekonomi dan terkoyaknya kohesi sosial tali-temali dengan lemahnya penegakan hukum, akutnya korupsi, dan rusaknya kredibilitas kehidupan politik. Batas-batas kepatutan juga terus menurun dan makin rendah.

"Hal-hal di atas menjadi ironi, ketika kita sedang memacu pembangunan fisik secara besar-besaran, justru batas-batas kepatutan sedang terus diruntuhkan oleh sebagian oknum elit penyelenggara negara," ujarnya.

Sudirman mengingatkan para penyelenggara negara tidak boleh memandang sebelah mata pada aspek pembangunan jiwa, ruh, moral, dan etika. Karena yang membuat suatu bangsa kuat atau runtuh adalah aspek ruhiyah, aspek ruhani itu.

Sudirman menuturkan, mungkin inilah saatnya kalangan cerdik pandai, akademisi, dan para aktivis gerakan masyarakat sipil kembali berperan dalam meluruskan berbagai kemencengan agar tercipta keadilan sosial.

Menurutnya, untuk mengembalikan jalannya penyelenggaraan negara pada jalurnya, sebagaimana dimaksud para pendiri bangsa, diperlukan peran kuat masyarakat sipil. Sejak era kebangkitan nasional di tahun 1908, terang Sudirman, kaum terdidik yang mengorganisasikan dirinya, berstrategi, membangun jaringan di mana-mana, terbukti menjadi pendorong utama perubahan-perubahan besar.

Masyarakat sipil perlu bahu membahu menjalin jejaring kerja memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial, demi menjaga kelangsungan, kedamaian, dan kekuatan NKRI. "Mungkin tema gerakan masyarakat sipil hari ini ke depan adalah memperjuangkan keadilan sosial. Karena tantangan selanjutnya adalah mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir bernegara," katanya. 

sumber:

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/19/nasional/umum/17/10/22/oy764i328-sudirman-said-kondisi-keadilan-sosial-sekarang-kritis

 

Ketua Tim Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), Ilham Akbar Habibie, menyarankan kepada pemerintah agar memberikan program pendampingan kepada para pengusaha rintisan alias start-up terutama dalam bidang digital.

"Ada beberapa hal yang perlu dipelajari dalam mengembangkan dan mempertahankan bisnis bagi usaha rintisan, utamanya digital, salah satunya adalah pendampingan dari orang yang sudah berpengalaman," kata Ilham Habibie ketika menghadiri diskusi acara pembukaan program beasiswa Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa.

Menurut Ilham pendampingan diperlukan agar para pengusaha rintisan mampu memahami keadaan terkini dari proses pembelajaran dari pendahulunya atau yang berkompeten dibidangnya.

"Anak muda Indonesia penuh dengan ide kreatif, namun kekurangannya kadang hanya memahami satu hal saja. Nah dengan adanya mentoring maka ia akan mampu memperhitungkan sisi lainnya yang bisa menjadi tantangan kedepannya," kata anak pertama dari Mantan Presiden Indonesia B.J Habibie tersebut.

Selain kebutuhan pendampingan, Ilham juga menyoroti masalah pendanaan yang kerap dihadapi start-up, misalnya yang bergerak di bidang digital harus memiliki perencanaan keuangan yang terperinci.

Sudah umum jika modal awal haruslah dimiliki oleh individu itu sendiri, sebab jika berhubungan dengan perbankan biasanya jika kondisi bisnis sudah berkembang. 

"Susah jika langsung berharap pada bank, harusnya memang ada khusus untuk modal memulai digital start-up, sehingga hal lainnya bisa dilakukan untuk melengkapi riset serta pada tingkatan memulai awal," katanya.

Kurangnya pakar yang ahli dalam memulai bisnis rintisan juga dianggap sebagai kendala dalam mengembangkan start-up di Indonesia. 

Wakil Direktur Aplikasi Qasir.id, Rachmat Anggara Supriyadi, mengatakan salah satu kendala mengembangkan bisnisnya adalah kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah.

"Sulitnya berkomunikasi dengan pemerintah menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan bisnis UKM digital, padahal aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian UKM," katanya.

Anggara berharap dukungan pemerintah lebih terlibat dalam memajukan implementasi untuk para usaha rintisan aplikasi, agar teknologi Indonesia juga lebih maju.

Senada dengan Anggara, pengamat teknologi dan informasi dari Universitas Paramadina Ari Pratiwi menilai bahwa usaha rintisan berbasis digital di Indonesia belum terlalu banyak berkembang sebab banyak pihak yang belum saling terintegrasi. Utamanya antara pelaku bisnis dengan pemerintah.

"Ya bagaimana mau bicara soal pendanaan jika dari pelaku dan pemerintah sendiri belum memiliki visi dan misi yang sama. Sektor sebelah mana yang harusnya dikembangkan itu harus jelas, sehingga ide-ide yang berkembang pada para pelaku bisa mendukung program-progam dari pemerintah," kata Ari.

sumber: 

http://www.antaranews.com/berita/644051/detiknas-sarankan-program-pendampingan-start-up 

sumber: cnnindonesia.com

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla turut hadir dalam acara penandatanganan deklarasi memberantas perbudakan modern yang digagas oleh Global Freedom Network dan Universitas Paramadina. Dalam acara tersebut JK membeberkan bentuk-bentuk perbudakan modern di zaman sekarang.

Menurut JK saat ini perbudakan terjadi lebih karena tuntutan atau keterpaksaan ekonomi yang juga dipengaruhi oleh keadaan sosial hingga politik di Indonesia. Masyarakat dipaksa bekerja dalam tekanan yang melanggar hak asasi manusia.

Jusuf Kalla menceritakan perbudakan modern dinamakan seperti itu karena memang konsepnya berbeda dengan perbudakan di masa lalu. "Perbudakan kuno itu orang-orang dijualbelikan, dipaksa, dirantai, dan bekerja tanpa digaji. Sementara sekarang itu masyarakat diminta bekerja di bawah tekanan, termasuk ekonomi, politik, ataupun sosial," ujar JK saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Selasa (14/3).

Sebenarnya, kata JK, pemerintah sudah memiliki aturan-aturan terkait tenaga kerja di Indonesia agar praktik-praktik perbudakan tak terjadi. Aturan soal jam kerja hingga minimal gaji semua sudah diatur oleh pemerintah.

Namun sayangnya aturan itu masih belum diterapkan secara maksimal di Indonesia karena secara moral masyarakat masih belum terdidik untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Hal itu pun menyebabkan banyak orang-orang yang bekerja tak sesuai jam kerja, tak ada istirahat, bahkan tak dibayar sama sekali. “Itu bisa termasuk dalam kategori perbudakan,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah selaku pihak yang harus menjamin kesejahteraan masyarakat mesti bisa menerapkan aturan-aturan tersebut dengan bantuan masyarakat. Pihak yang memperbudak ataupun diperbudak harus diberi kesadaran agar praktik perbudakan tak terjadi lagi di Indonesia.

"Kedua belah pihak harus diberi pekerjaan yang layak, itulah namanya pertumbuhan ekonomi yang harus dilaksanakan agar banyak kesempatan orang bekerja dengan layak," kata Jusuf Kalla.

JK kemudian mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan tokoh lintas agama yang menandatangani deklarasi hari ini demi menghapuskan perbudakan khususnya di Indonesia. 

Setidaknya ada delapan orang yang menandatangani deklarasi itu, yaitu Kepala Hubungan Internasional MUI Muhidin Junaedi, Ketua PBNU Marsyudi Syuhud, perwakilan PP Muhammadiyah Wahid Ridwan, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia Ignasius Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette Lebang, Ketua Umum Pengurus Harias Parisada Hindu Wisnu Bawatemaya, perwakilan Walubi Viktor Jayakusuma, dan Ketua Majelis Agama Kong Hucu Indonesia Uung Sendana.

Sementara itu pimpinan Global Freedom Network Andrew Forest mengungkapkan dirinya merasa terhormat karena sebelum ini para pemuka agama telah berkumpul untuk merayakan nilai-nilai kecintaan yang sama akan kemanusiaan dan keyakinan yang sama bahwa kebebasan mengeksploitasi manusia lain adalah hal yang tak beradab.

“Oleh karena itu saya juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan Jusuf Kalla serta menyambut baik keberanian semua pihak yang ingin mengakhiri perbudakan modern khususnya di Indonesia,” tuturnya.

sumber: 
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047/jk-beberkan-bentuk-perbudakan-modern-yang-harus-diberantas/ 

sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh lintas agama yang mewakili seluruh agama yang diakui di Indonesia, menandatangani komitmen perlawanan terhadap perbudakan modern yang berkembang di dunia, Selasa (14/3/2017).

Proses penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Kegiatan yang digagas Universitas Paramadina dan Global Freedom Network (GNF) ini dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap perbudakan modern.

Hal itu juga sesuai dengan rumusan dalam Sustainable Development Goals.

“Terlebih karena melawan perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, dimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 ‘kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’,” kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Sementara itu, Chairman of GNF Andrew Forrest berharap, penandatanganan tersebut dapat menginspirasi pemerintah serta para pelaku bisnis untuk bergabung dalam perlawanan terhadap perbudakan modern.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan menyambut baik keberanian dan keyakinan mereka dalam bekerja sama dalam mengakhiri perbudakan modern,” kata Forrest.

Dalam kesempatan itu, GNF yang baru saja diluncurkan di Indonesia, juga menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Sebagai salah satu sosok generasi muda dan seniman yang cukup bersinar, Maudy diharapkan dapat menyebarkan pesan dari aksi tersebut kepada seluruh generasi muda.

Ada pun Wapres Jusuf Kalla menekankan, pentingnya percepatan pembangunan bangsa.

Menurut Kalla, hanya bangsa yang maju yang cenderung lebih cepat mengurangi perbudakan. Untuk diketahui, berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern.

Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan yang kerap ditemukan di Indonesia seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan perbudakan di laut.

sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/13553201/tokoh.lintas.agama.tanda.tangani.komitmen.anti-perbudakan.modern 

foto: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum berhasil mereduksi praktik perbudakan di masyarakat.

Bahkan, jenis perbudakan saat ini lebih beragam dibandingkan jaman dahulu.

Hal itu diungkapkan Kalla, seusai menyaksikan penandatanganan komitmen anti-perbudakan modern oleh sejumlah perwakilan agama, di Istana Wapres, Selasa (14/3/2017).

Kalla mengatakan, perbudakan yang dikenal pada zaman dulu sebatas jual beli orang, pemaksaan hingga perantaian kaum budak.

“Apa yang terjadi sekarang? Tentu perbudakan tidak lagi dalam bentuk seperti itu, tetapi situasi di mana banyak orang, tidak laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, yang dipaksa bekerja dalam tekanan,” kata Wapres.

“Termasuk karena keterpaksaan ekonomi, politik, atau pun sosial di kalangan masyarakat. Sehingga tentu melanggar hak-haknya, melanggar hak asasinya, sehingga kita semua harus bersama-sama melawan dan menghentikannya,” lanjut dia.

Dalam perbudakan, kata Kalla, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperbudak dan pihak yang diperbudak.

Kalla mengapresiasi langkah pemuka agama yang menandatangani komitmen anti-perbudakan.

Menurut dia, perbudakan di era modern dapat ditekan dengan adanya peran serta pemuka agama untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan perbudakan modern di masyarakat.

“Khususnya kepada yang memperbudak. Karena ini hanya terjadi perbudakan kalau ada yang memperbudak, ada yang memaksakan kerja tidak sesuai waktu, tanpa istirahat, bekerja tujuh hari seminggu, gaji tidak dibayar, tempat tinggal tidak ini (layak),” ujar Kalla.

Kalla mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk menekan angka perbudakan modern.

Selain dengan menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah juga membuat regulasi yang dapat menekan hal itu.

Salah satu regulasinya yaitu terkait batas upah minimum yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya.

Ia mengatakan, penerapan upah minimum setiap tahun dikaji.

“Kita menerapkan upah minimum yang terus menerus naik. Sehingga orang tidak dipaksa bekerja dengan gaji murah,” ujar Kalla. 

Penulis : Dani Prabowo

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

About us

Universitas Paramadina berdiri pada 10 Januari 1998, mengemban misi untuk membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia.

Latest Posts

21 October 2015
21 October 2015
21 October 2015

Hubungi Kami

Kampus S1:
Jl. Gatot Subroto Kav. 97
Mampang, Jakarta 12790
T. +62-21-7918-1188
F. +62-21-799-3375

E-mail: info@paramadina.ac.id
http://www.paramadina.ac.id 

Kampus S2:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No.8, 
Kebayoran Lama, Jakarta - 12240

T. +62-21-7918-1188 ext.: 242
F. +62-21-799-3375

http://www.paramadina.ac.id 

Jam

Our support hours are
available 24 hours a day
(+62) 815 918 11 88

Monday to Friday: 8:00 to 15:00
Saturday: 8:00 to 12:00
Sunday: Closed